Jumat, 30 April 2010

Kibarkan Merah-Putih untuk 1 Mei

Oleh : Ismawan Nugraha | 28-Apr-2010, 01:34:59 WIB 

KabarIndonesia - SENTANI, Sebanyak 5000 bendera merah putih berukuran 50 X 70 Cm disiapkan pemerintah Kabupaten Jayapura menjelang peringatan HUT ke- 47 kembalinya Irian Barat (Papua) ke NKRI, 1 Mei mendatang. Sebagian bendera telah dipasang di sepanjang jalan Kota Sentani hingga batas Kota Waena, Jayapura.

Menurut Ketua Panitia Peringatan 1 Mei, Buce D Batkorumbawa, SH, moment ini sangat berharga dan selalu diperingati setiap tahunnya di seluruh tanah Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura.

“Untuk itu, tanggal 1 Mei akan diupayakan semeriah mungkin dengan menggelar berbagai kegiatan, termasuk menghiasasi kota Sentani dengan Bendera Merah Putih,” katanya, Selasa (27/4).

Melalui moment ini, dia mengajak semua komponen bangsa agar selalu menghargai jasa para pahlawannya. Buce juga mengajak semua anak-anak bangsa agar menghilangkan perbedaan yang kini masih nampak soal integrasi Papua ke NKRI. 

Sumber : 
http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=26&jd=Kibarkan+Merah-Putih+untuk+1+Mei&dn=20100427194513

Makna 1 Mei Tidak Boleh Pudar

Sabtu, 24 April 2010 03:04 WIB

Sentani, (tvOne)

Makna 1 Mei kembalinya Irian Barat ke Pangkuang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak boleh pudar.

Pelaku sejarah Papua Ramses Ohee, di Sentani Ibukota Kabupaten Jayapura, Jumat mengatakan makna 1 Mei bagi masyarakat di Papua wajib diperingati karena sejarah mencatat mulai pada tahun 1963 Papua adalah sebagai dari NKRI. "Diibaratkan anak yang hilang orang Papua sudah kembali ke rumah orang tuanya setelah hilang sekian lama yang dicari dengan segala pengorbanan," katanya.

Dikatakannya, peringatan 1 Mei tidak boleh didiamkan begitu saja, harus diperingati dengan suka cita yang meriah karena Papua adalah bagian dari NKRI yang tidak boleh dipisahkan dengan cara apapun .

Di samping itu kata dia, untuk memberikan pemahaman bagi generasi muda bahwa 1 Mei kembalinya Irian Barat ke pangkuan NKRI adalah momen tepat untuk membangkitkan semangat para pahlawan.

Sebagai sejarawan, ia menuntut semua pihak supaya buku 1 Mei dibagi keseluruh tanah Papua supaya generasi muda bisa membaca agar bisa mengenal siapa dia, bangsanya milik siapa. "Saya berharap semua masyarakat Papua bisa memahami makna 1 Mei mulai dari kota, distrik sampai di pedalaman," ujarnya

Di tempat yang sama Komandan Kodim 1701 Jayapura Letkol Inf. Imam Santosa, MA mengharapkan partisipasi masyarakat dalam peringatan 1 Mei. "Momen ini sangat penting untuk membangkitkan kembali semangat perjuangan kita sekembalinya Papua ke pangkuan NKRI," katanya

Untuk persiapan peringatan 1 Mei di Kabupaten Jayapura sejumlah kegiatan akan dilakukan, diantaranya adalah Napak Tilas yang akan diikuti oleh TNI/Polri, pelajar, pemuda, dan masyarakat dengan rute star Kampung Wisata Tablanusu Distrik Depapre finis di Kalkote Distrik Sentani Timur.

Parade perahu merah putih di Danau Sentani, terjun payung di Pantai Kalkote, dan karvanal budaya dari paguyuban yang ada di Kabupaten Jayapura.

Menurut ketua panitia peringatan 1 Mei Buce Batkorumbawa juga selaku Asisten III Setda Kabupaten Jayapura, persiapan panitia telah mencapai 99 persen. Peringatan 1 Mei di kabupaten Jayapura akan menelan dana sebesar Rp300 juta.

Sumber : http://nusantara.tvone.co.id/berita/view/37393/2010/04/24/makna_1_mei_tidak_boleh_pudar/

Nicholas: Tak Ada Pelanggaran HAM di Papua

Selasa, 6 April 2010 | 20:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemimpin senior sekaligus pendiri gerakan separatis Papua Merdeka, Nicholas Youwe (85), mengaku tidak melihat ada ketidakpuasan maupun pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) seperti selama ini kerap disebut terjadi di tanah kelahirannya tersebut. Hal itu disampaikan Youwe, Selasa (6/4/2010), usai menemui Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan jajarannya di Kementerian Pertahanan, Jakarta.
Youwe, yang selama ini bermukim di Belanda, didampingi mantan Mantan Menteri Luar Negeri OPM Nicholas M Messet. Dalam pertemuan itu Youwe juga mengaku bangga saat dirinya dipertemukan dengan sejumlah perwira TNI dari berbagai kesatuan dan matra angkatan TNI, yang berasal dari Papua. Dia minta pemerintah bisa lebih banyak lagi menerima putra asli Papua sebagai prajurit TNI.
"Saya tidak melihat ada hal-hal seperti itu (ketidakpuasan dan pelanggaran HAM) terjadi di Papua. Papua itu wilayah Indonesia dan semua rakyat Indonesia ingin maju. Kami ingin jadi warganegara yang setia," ujar Youwe.
Lebih lanjut kepada wartawan, Youwe mengaku baru beberapa minggu ini tinggal dan kembali ke Indonesia setelah selama hidupnya kebanyakan dihabiskan di Belanda. Terkait pelangaran HAM, dia mengatakan sangat mengenal orang Papua. Ada orang Papua yang beradab dan ada juga yang biadab. Tidak bisa pemerintah Indonesia selalu dipersalahkan. "Hak Asasi Manusia orang Papua sudah direalisasikan pada tahun 1969 dan diakui PBB ketika orang Papua menentukan nasibnya sendiri dalam Republik Indonesia," ujar Youwe.
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengaku sepakat dengan pernyataan Youwe soal tidak ada lagi pelanggaran HAM di Papua. Menurutnya, Youwe bahkan menganjurkan seluruh elemen OPM untuk mendukung dan membangun RI.

Sumber : 
http://regional.kompas.com/read/2010/04/06/20535475/Nicholas.Tak.Ada.Pelanggaran.HAM.di.Papua-3

Sabtu, 24 April 2010

Seperempat Anggaran Negara untuk Bangun Jalan di Papua

Kamis, 22 April 2010 | 17:00 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Sekitar 25 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2010 untuk sektor infrastruktur dialokasikan untuk pembangunan jalan di wilayah Papua. Kementerian ini mendapatkan Rp 805 miliar dari APBN Perubahan.

“Dari jumlah itu Rp 238 miliar dialokasikan untuk (peningkatan ruas jalan) Papua. Selebihnya sebagian besar untuk infrastruktur pengairan,” kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di sela acara peringatan “Hari Air Dunia” di Jakarta, Kamis (22/4).

Terdapat 11 ruas jalan di Papua yang sedang dibangun dan menjadi prioritas pembangunan infrastruktur. 11 ruas jalan itu adalah Sorong-Makbon-Mega (88 Km), Sorong-Klamono-Ayamaru-Kebar-Manokwari (536 Km), Manokwari-Bintuni (253 Km), Fakfak-Hurimber-Bomberay (161 Km), Nabire-Wagete-Enarotali (262 Km), Timika-Mapurujaya-Pomako (42 Km), Serui-Menawi-Saubeba (49 Km), Jayapura-Wamena-Mulia (733 Km), Jayapura-Sarmi (364 Km), Jayapura-Hamadi-Holtekamp-Bts. Papua Nugini (53 Km), Merauke-Woropko (557 Km).

Selama kurun waktu 2005 sampai 2009, Kementerian Pekerjaan Umum telah mengalokasikan lebih dari Rp 2,343 triliun untuk pembangunan jalan di Papua dan Rp 1,219 triliun untuk Papua Barat.

Selain untuk Papua, alokasi APBN Perubahan juga dibagi untuk pembangunan jalan di koridor ekonomi, yaitu jalur Lintas Timur Sumatera, Pantai Utara Jawa, Lintas Selatan Kalimantan, Lintas Barat Sulawesi, dan jalur timur mulai Bali, Lombok sampai Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Sesuai dengan arahan Presiden di Tampak Siring kemarin supaya kita meningkatkan domestic connectivity untuk mendukung perokonomian nasional,” ujar Djoko. Ia menambahkan jalan di koridor ini harus ditingkatkan ke kondisi mantap.

Belum semua jalan yang termasuk koridor ekonomi terhubung. Misalnya jalur lintas selatan Kalimantan. Meski sudah tersambung tetapi belum semua jalur terpoles dengan aspal. Sedangkan di lintas barat Sulawesi meski konstruksi beton sudah terpasang namun belum semua jalur sudah terhubung. “Kita usahakan supaya ini cepat diselesaikan. Tetapi tentu secara bertahap,” katanya.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak mengatakan, total panjang jalan yang dibangun di koridor ekonomi selama lima tahun mendatang akan mencapai 20.000 kilometer. “Anggaran untuk ini akan dialokasikan secara bertahap melalui APBN 2010-2014 secara bertahap. Sampai kondisinya baik seluruhnya,” ujarnya.

KARTIKA CANDRA

Sumber : http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2010/04/22/brk,20100422-242524,id.html

Kamis, 22 April 2010

PAPUA BARAT : Umat Beragama Hidup Penuh dengan Toleransi

Rabu, 21 April 2010

BINTUNI (Suara Karya): Kabupaten Bintuni, Provinsi Papua Barat telah menyelenggarakan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) akhir pekan lalu, guna mempersiapkan diri menghadapi kejuaraan MTQ Tingkat Provinsi Papua Barat, yang berlangsung di Kota Sorong, 10 Mei 2010 ini. MTQ Bintuni ini berjalan aman dan lancar.
Masalah religi di kalangan masyarakat Papua Barat, benar-benar menjadi sangat penting. Sebab, kesadaran warga setempat terhadap ajaran agama sangat tinggi. "Ini berlaku untuk semua pemeluk agama di Papua Barat baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu Buddha dan lainnya," kata Bupati Bintuni, drg Alfons Manibui DESS, kepada wartawan di Bintuni, akhir pekan lalu. 
Dikatakan, yang terpenting sekarang warga Papua Barat, khususnya masyarakat Bintuni dididik untuk saling menghargai. Terutama, antar umat beragama di daerah ini demi untuk kemajuan pembangunan Bintuni ke depan. Mereka hidup penuh toleransi. 
Menyangkut MTQ ketiga di Kabupaten Bintuni tersebut, kata Ketua Panitianya, Abduk Muin Ritarita, kegiatan ini diikuti 73 qori/qoriah terbaik dari masing-masing distrik. Antara lain Distrik Aranday, Sumuri, Aroba dan Distrik Kamundan. 
Menyangkut persiapan MTQ tingkat Provinsi Papua Barat, yang berlangsung di Kota Sorong, 10 Mei 2010 ini, berbagai kegiatan sudah dilakukan. Termasuk, anggaran yang disiapkan melalui aksi pengumpulan dana spontan. Dana yang terkumpul hingga kini mencapai Rp 12 miliar. 
Dalam setiap tatap muka dengan masyarakat pengusaha dan para tokoh masyarakat baik di Sorong, mau pun di Manokwari, ibu kota Papua Barat, Gubernur Bram Atururi, meminta kontribusi dari semua pihak demi menyukseskan terselenggaranya MTQ tingkat Papua Barat tersebut. 
Gubernur memuji partisipasi masyarakat Papua Barat, dalam memberikan kontribusinya bagi terselenggaranya acara ini. "Saya mengharapkan partisipasi semua pihak untuk menyukseskan penyelenggaraan MTQ tingkat Provinsi Papua Barat 2010 di Kota Sorong," kata Atururi. (Yacob Nauly) 
Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=251398

Kamis, 15 April 2010

Boven Digoel Tawarkan Fasilitas Lebih Dokter Spesialis

Minggu, 11 April 2010 14:27 WIB

Bogen Digoel (ANTARA News) - Kabupaten Boven Digoel, Papua menawarkan fasilitas lebih bagi setiap dokter spesialis yang mau bertugas di wilayah yang berada di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini itu.

Kepala Dinas Kesehatan Boven Digoel, Titus Tambaib di Boven Digoel, Minggu, mengatakan, fasilitas lebih itu berupa tunjangan lebih besar, rumah dan isinya, mobil dan kesempatan menimba ilmu di negara lain.

"Prinsipnya adalah, jika ada dokter spesialis yang datang cukup bawa koper saja karena semuanya sudah disediakan di sini," katanya.

Ia mengatakan, tunjangan dokter yang diberikan tidak akan kalah dibandingkan dengan dokter spesialis yang bertugas di Pulau Jawa.

Menurut dia, kebutuhan dokter spesialis sudah sangat mendesak di Boven Digoel karena hingga kini belum ada dokter spesialis di daerah itu.

Ia berharap, tahun 2010 ini ada dokter spesialis yang mau datang ke daerahnya untuk jenis dokter anak, dokter kandungan, dokter bedah dan dokter penyakit dalam.

Kabupaten yang baru terbentuk tahun 2002 ini saat ini sedang membangun rumah sakit senilai Rp63 miliar dan belum termasuk peralatan medis senilai Rp51 miliar.

Bangunan rumah sakit megah itu kini masih dalam proses pengerjaan dan diharapkan selesai pertengahan tahun 2010 ini.

Untuk menggaet dokter yang mau bertugas di rumah sakit itu, Dinas Kesehatan akan bekerja sama dengan Departemen Kesehatan melalui jalur penerimaan PNS.

Selain itu, juga akan diupayakan dengan mendatangkan dokter spesialis secara mandiri dengan sistem kontrak.

"Kita minta bekerja satu atau dua tahun di sini dan kalau bisa jadi PNS di sini," ujarnya.

Hingga kini baru ada satu rumah sakit di Boven Digoel namun berada di Distrik Mindiptana yang merupakan daerah perbatasan.

Rumah sakit bergerak milik Depkes itu kini hanya ada dua dokter tanpa ada dokter spesialis.

Aneka peralatan radiologi dan laboratorium juga tidak berfungsi normal karena tidak ada tenaga medis yang mengoperasikan.

Titus mengatakan, hingga kini baru ada 25 dokter umum dan lima dokter gigi untuk melayani 60 ribu warga di 20 distrik Boven Digoel.

Untuk melayani kesehatan warga, Pemkab Boven Digoel memberikan jaminan kesehatan bagi semua warga sehingga bisa berobat gratis.

Pemkab Boven Digoel juga sering mengirimkan warganya yang sakit untuk berobat di Merauke, Jayapura bahkan Jakarta dengan menyewa pesawat.

Jika rumah sakit daerah itu berfungsi maka tidak akan ada lagi sewa pesawat untuk mengirim pasien ke luar kota.
(T.S027/Z002/P003)
COPYRIGHT © 2010

http://www.antara.co.id/berita/1270970870/boven-digoel-tawarkan-fasilitas-lebih-dokter-spesialis

Rabu, 14 April 2010

Boven Digoel Bangun Pembangkit Listrik

Sabtu, 10 April 2010 07:27 WIB

Boven Digoel (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, Papua kini membangun sendiri pembangkit listrik tenaga diesel untuk mencukupi kebutuhan listrik sebab pasokan dari PT PLN sangat minim.

Seorang operator pembangkit listrik di Boven Digoel, Abraham Aremis di Boven Digoel, Sabtu, mengatakan, pembangkit listrik itu mampu memenuhi semua kebutuhan listrik sehingga tidak ada lagi pemadaman.

Untuk mengoperasikan pembangkit itu, katanya, Pemkab Boven Digoel bekerja sama dengan perusahaan swasta dan PT PLN.

Pembangkit itu memiliki enam mesin dengan kapasitas maksimal 1.780 kilovolt yakni dua mesin masing 640 kilovolt dan empat mesin masing-masing 250 kilovolt.

"Saat siang hari, kami hanya mengoperasikan satu mesin saja yakni 640 kilovolt sedangkan malam hari dua mesin. Mesin-mesin lainya dipakai sebagai cadangan," kata Abraham Aremis.

Ia mengatakan, kebutuhan bahan bakar pembangkit sebanyak 70 ton solar per bulan.

Tokoh agama yang juga Ketua Forum Komunikasi Antar Gereja Boven Digoel, Robertus Sukiswati mengatakan, listrik di wilayahnya telah menyala 24 jam sehari.

"Sejak 2007, listrik menyala terus 24 jam. Sebelumnya, terjadi pemadalam 6 sampai 12 jam sehari," kata Robertus Sukiswati .

Ia mengatakan, pasokan listrik itu tercukupi setelah pemerintah daerah setempat membangun pembangkit listrik sendiri sehingga tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada pasokan PT PLN.

"Dibandingkan dengan daerah pemekaran lain seperti Mappi atau Asmat, listrik di sini jauh lebih bagus," katanya.

Menurut dia, ketersediaan pasokan listrik yang cukup membuat aktivitas ekonomi warga meningkat dengan tumbuhnya berbagai usaha kecil dan sektor perdagangan.

"Banyak orang mulai membuat kue dan makanan karena listrik sudah tidak padam lagi," katanya.

Bahkan, katanya, usaha pengolahan kayu, telah ada di daerah itu padahal sebelumnya tidak ada sama.
(S027/R009)
COPYRIGHT © 2010


Sumber : http://www.antara.co.id/berita/1270859260/boven-digoel-bangun-pembangkit-listrik

Minggu, 11 April 2010

Warga Boven Digoel Mendapat Rumah Gratis

Sabtu, 10 April 2010 13:55 WIB

JAKARTA--MI: Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, Papua, menyediakan 220 rumah gratis bagi warganya selain memberikan bantuan material pembangunan ribuan rumah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Digoel Asaf Tandi, di Boven Digoel, Sabtu (10/4), mengatakan, rumah itu nantinya akan menjadi hak milik warga yang akan menempati. "Sejak tahun 2006, kami mulai membangun rumah untuk warga. Ada tiga lokasi yang sudah dibangun maisng-masing 100 unit, 80 unit dan 40 unit," kata Asaf Tandi. Rumah itu akan diserahkan kepada warga melalui Dinas Sosial setempat.

Sementara itu, Bupati Boven Digoel Yusak Yaluwo mengatakan, rumah itu akan diberikan kepada warga asli Papua agar mereka tidak tersisih ke pinggiran. "Jika pembangunan berjalan, warga asli sering teringkar (tersisih, red) ke pinggiran. Kira tidak ingin untuk itu sehingga kita bangunkan rumah di tengah kota," kata Bupati Yusak Yaluwo .

Kepala Bagian Humas Pemda Boven Digoel, Paino, menambahkan, pemerintah daerah tidak hanya memberikan rumah dalam bentuk jadi tapi juga memberikan bantuan meterial. "Mereka punya tanah tapi tidak mampu beli bahan bangunan. Kami berikan kayu, seng, semen dan bahan lain lalu mereka sendiri yang mengerjakan rumah," katanya.

Ia mengatakan, hingga kini sudah ada sekitar 2000 warga yang dibantu untuk membangun rumah dengan menyediakan material bangunan. Menurut dia, pemerintah daerah juga sedang mempertimbangkan penyediaan rumah bagi para PNS dengan bekerja sama dengan bank. (Ant/OL-01) 

Sumber : 
http://www.mediaindonesia.com/read/2010/04/10/135131/130/101/Warga-Boven-Digoel-Mendapat-Rumah-Gratis

Senin, 08 Maret 2010

Pendiri OPM Kembali ke Bumi Cendrawasih

Jumat, 05 Maret 2010 00:00 WIB

NICHOLAS Jouwe tiba di Papua, kemarin. Pendiri Organisasi Papua Merdeka itu berencana menetap kembali di tanah kelahirannya setelah sejak 1969 bermukim di Belanda.

"Papua Merdeka itu hanya mimpi. Papua tidak akan merdeka," ujarnya beberapa saat setelah pesawatnya mendarat di Jayapura.

Jouwe mengaku sudah memperjuangkan kemerdekaan bangsa Papua Barat di PBB. Namun, ia mendapat jawaban bahwa orang Papua sudah merdeka di dalam bingkai NKRI.

Kini, Jouwe mengaku sudah kembali menjadi orang Indonesia. Karena itu, ia pulang ke Papua. Baginya, ini adalah kebanggaan tersendiri. Ia bisa berkumpul bersama sanak saudara di kampung halaman. Jouwe menilai Papua telah mengalami perkembangan sangat pesat. (FO/N-3)

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/read/2010/03/05/127326/76/20/Pendiri-OPM-Kembali-ke-Bumi-Cendrawasih

Tokoh OPM Pulang Kampung Tanpa Sambutan

Laporan wartawan KOMPAS Ichwan Susanto
Kamis, 4 Maret 2010 | 08:23 WIB

JAYAPURA, KOMPAS.com - Nicholas Jouwe, mantan anggota sekaligus pendiri Organisasi Papua Merdeka, Kamis (4/3/2010), kembali menginjakkan kaki di tanah Papua. Menurut rencana, pria yang pernah memperjuangkan kemerdekaan Papua di negeri Belanda ini ingin menghabiskan akhir hayat di bumi Cenderawasih.

Nicholas sempat tinggal beberapa lama di Jakarta. Kepulangannya ke Indonesia dimediasi (mantan) Menkokesra Aburizal Bakrie. Namun, kehadirannya ke tanah Papua, Kamis pagi ini, tak lagi disambut kemeriahan para penari maupun pejabat daerah. Ia turun dari pesawat Garuda Indonesia bernomor penerbangan GA 652 dari Cengkareng-Sentani via Timika.

Nicholas tak lagi mendapat kehormatan disambut di ruang VIP Bandara Sentani. Ia melalui ruang kedatangan umum, layaknya penumpang biasa. Kini ia telah menuju mobil berpelat DD 1012 AU dari Sentani menuju Hotel Swissbel di Kota Jayapura.

Kamis, 04 Maret 2010

Kaji Ulang Kontrak Karya Freeport

Kamis, 04 Maret 2010 10:43 WIB
Penulis : Anindityo Wicaksono
JAKARTA--MI: Pemerintah didorong untuk mengkaji ulang dan mengoreksi kontrak karya (KK) pertambangan PT Freeport Indonesia di tambang Grasberg, Papua. Pemerintah perlu mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) baru untuk menekan kerugian dalam KK Freeport dengan menjadikan BUMN dan BUMD menjadi pemegang saham mayoritas.

Demikian dikemukakan pengamat pertambangan dari Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara dalam seminar mengenai tambang mineral Freeport di Gedung DPD RI, Jakarta, Kamis (4/3). Menurut dia, pemerintah harus menguasai sebagian saham Freeport agar dapat ikut mengelola jalannya perusahaan, mengamankan penerimaan negara lewat pajak, mengawasi seluruh produksi, serta meningkatkan pendapatan melalui dividen.

Pasalnya, berdasarkan laporan keuangan Freeport per Juni 2008, nilai aset perseroan di Indonesia sebesar US$4,42 miliar. Adapun total pendapatan sebesar US$3,703 miliar dengan laba kotor US$1,415 miliar.

Pemerintah Indonesia, melalui pajak dan royalti, hanya mendapat total penerimaan sebesar US$725 juta. "Pendapatan pemerintah dari tambang emas terbesar di dunia itu hanya setengahnya dari keuntungan Freeport," ujarnya.

Dia mengatakan, melalui kontrak karya (KK) generasi V yang ditandatangani di Desember 1991, Freeport sebenarnya sudah diwajibkan mengalihkan saham ke pihak nasional Indonesia. Freeport harus mengalihkan 10% selambat-lambatnya lima tahun. Artinya, harus ada divestasi saham minimal sebesar 2% setiap tahun.

Namun demikian, ujarnya, pada 1994, Freeport berhasil meminta pemerintah memperingan ketentuan divestasi dalam KK V khusus bagi Freeport yang ingin berinvestasi besar-besaran di tambang Grasberg. Pemerintah pun mengeluarkan PP 20/1994 yang mengizinkan investasi asing secara penuh atau mencapai 100%. "Melalui PP itu, kesempatan pemerintah untuk ikut memiliki saham mayoritas di Freeport menjadi hilang," ujarnya. (*/OL-04)

http://www.mediaindonesia.com/read/2010/03/04/127139/23/2/Kaji-Ulang-Kontrak-Karya-Freeport-

DPR minta pemerintah renegosiasi KK Freeport

Kamis, 04/03/2010 18:47:16 WIBOleh: Nurbaiti

JAKARTA (Bisnis.com): Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah merenegosiasi kontrak karya (KK) PT Freeport Indonesia (PTFI) serta menambah komposisi kepemilikan saham Pemerintah Indonesia di perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Chandra Tirta Wijaya menegaskan keistimewaan KK Genarasi I yang dimiliki oleh PTFI dinilai sangat merugikan negara dan tidak berpihak kepada nasional. “Sudah saatnya pemerintah mengkaji kembali izin penambangan yang diberikan kepada Freeport. Jangan sampai negara terus dirugikan karena ini karena manfaat yang diberikan tidak optimal,” ujarnya, hari ini.

Dia menegaskan keberadaan PTFI selama ini tidak memberikan kontribusi nyata kepada negara, terutama masyarakat Papua. Apalagi, lanjut dia, posisi tawar pemerintah juga sangat lemah dalam ketentuan kontrak perusahaan tersebut.

“Mereka [PTFI] tidak memiliki kewajiban divestasi sehingga komposisi saham Pemerintah Indonesia tidak pernah bertambah. KK Freeport itu harus segera direvisi, bila pemerintah memang berpihak kepada nasional,” tutur Chandra.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengungkapkan KK Generasi I yang dimiliki oleh PTFI terlalu longgar karena hampir sebagian besar materi kontrak merupakan usulan yang diajukan oleh perusahaan tersebut selama proses negosiasi. “Isi kontrak itu lebih banyak disusun untuk kepentingan Freeport. Indonesia tidak mendapatkan manfaat yang proporsional dari perusahaan itu. KK Freeport harus direvisi dan komposisi saham nasional juga harus ditambah,” ujarnya.

Perusahaan asal AS tersebut, dia menambahkan, baik pada saat masih menjadi perusahaan tertutup (1976-1988) maupun setelah terbuka pada 1988 selama ini selalu mendapatkan keuntungan melimpah di Timika, Papua. Hanya saja, tegasnya, kalau memang pemerintah ingin meningkatkan komposisi kepemilikan saham di PTFI, pemerintah harus mencabut PP No. 20 Tahun 1994 yang mengizinkan investasi asing secara penuh 100%.

Lebih lanjut, dia menjelaskan ketentuan divestasi saham kepada pemerintah secara umum berlaku untuk semua perusahaan yang menandatangani KK Generasi V. Menurut dia, dengan adanya PP No.20/1994 tersebut menghilangkan kesempatan pemerintah untuk ikut memiliki saham mayoritas di PTFI.

Marwan memaparkan dari hasil penambang PTFI di Papua, hanya 29% produksi kosentrat yang dimurnikan dan diolah di dalam negeri, sedangkan sisanya sekitar 71% dikirim ke luar negeri di luar pengawasan langsung Indonesia.

Kendati UU Minerba No 4 tahun 2009 mewajibkan proses pemurnian kosentrat harus diolah di dalam negeri sehingga bisa memberikan multiply effect bagi perekonomian dalam negeri, PTFI tetap memiliki keistimewaan dengan kepemilikan KK Generasi I.

Dari sisi penerimaan negara, dia melanjutkan, PTFI memberikan kontribusi kepada negara dari pajak dan royalti sebesar US$4,411miliar pada 2004-2008. Di sisi lain, total pendapatan perusahaan itu dalam rentang waktu yang sama mencapai US$17,893miliar.

“Jika seluruh pengeluaran diasumsikan 50% dari pendapatan, maka total penerimaan bersih seharusnya US$8,946miliar. Perbedaan penerimaan yang merugikan Indonesia ini harus segera dirubah dengan cara merenegosiasi KK dan menambah porsi kepemilikan saham pemerintah di PTFI,” tutur Marwan.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Pertambangan dan Industri Strategis Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sahala Lumban Gaol mengungkapkan pemerintah akan mengkaji kembali opsi penambahan kepemilikan saham di PTFI.

“Sekarang itu nilai saham Freeport sudah sedemikian tingginya, jadi rencana penambahan komposisi saham harus direview dan melalui kajian. Tentunya kami akan melihat dengan cermat benefitnya. Kalau pemerintah tidak punya channel di sana, nanti akan kita usulkan BUMN tambang,” tuturnya.

Hanya saja, dia menambahkan pemerintah kalaupun tidak ada penambahan komposisi saham, pemerintah mengharapkan PTFI melakukan kegiatan pembangunan lainnya. "Penambahan sedikit bisa tinggi nilainya. Tetapi, dalam kondisi seperti ini muncul yang skala prioritas, apakah dana yang ada untuk menambah saham atau kegiatan lain bagi pembangunan. Lihat cost dan benefit-nya," ujar dia.

Kendati nantinya tidak membeli saham PTFI, menurut dia, pemerintah kemungkinan akan menugaskan perusahaan pertambangan milik BUMN untuk membeli saham Freeport guna menambah porsi kepemilikan Indonesia.(msb)
 
Sumber : http://web.bisnis.com/sektor-riil/tambang-energi/1id165784.html

Selasa, 02 Maret 2010

Banyak Potensi Tambang di Papua Belum Dieksploitasi

Selasa, 2 Maret 2010 07:15 WIB

Timika (ANTARA News) - Staf Ahli Gubernur Papua, Dr Agus Sumule mengungkapkan ada banyak potensi pertambangan di Papua yang hingga kini belum dieksploitasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat setempat.

Berbicara kepada ANTARA di Timika, Selasa, Agus mengatakan potensi tambang itu meliputi minyak dan gas bumi, emas, tembaga, batubara, nikel, pasir besi dan lainnya.

Ia mengatakan, potensi minyak dan gas bumi selain terdapat di Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat yang kini dikelola British Proteleum (BP), juga terdapat di Merauke.

"Merauke menyimpan sekitar 14,4 kubik feet potensi migas dengan mutu dan jumlah terbanyak di dunia," kata Agus.

Sementara potensi emas dan tembaga terdapat di sebagian besar wilayah Papua. Potensi emas dan tembaga tersebut baru sebagian yang dieksploitasi oleh PT Freeport Indonesia di wilayah Grasberg Tembagapura, Mimika.

Adapun potensi batubara terdapat di Memberamo, Teluk Bintuni, selatan Mimika hingga Merauke dan sampai saat ini belum dieksploitasi.

"Potensi batubara sangat besar di Papua. Jika ini bisa dikelola secara baik maka merupakan salah satu sumber energi termurah," katanya.

Agus mengatakan saat ini terdapat dua perusahaan tambang sedang merintis investasi di Papua yaitu PT Aneka Tambang (Antam) dan perusahaan Valli dari Brazil.

Kedua perusahaan itu berencana berinvestasi di bidang pertambangan emas di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Papua New Guinea (PNG).

Agus mengatakan, di wilayah perbatasan tersebut sebelumnya terdapat perusahaan tambang emas Oktedi yang beroperasi di PNG, namun sudah ditutup.

Penutupan perusahaan tambang emas Oktedi menimbulkan masalah lingkungan lantaran perusahaan itu mengalirkan tailing melalui sungai ke wilayah Indonesia.

"Hal ini tentu saja menimbulkan masalah karena perusahaan itu sudah ditutup dan siapa yang bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan yang terjadi di wilayah Indonesia," tanya Agus.


Potensi kayu merbau

Selain potensi pertambangan, Agus mengatakan Papua menyimpan kekayaan hutan berupa kayu merbau alias kayu besi dengan kualitas terbaik.

Sesuai data Dinas Kehutanan Provinsi Papua, katanya, sekitar enam juta hektar hutan di Papua kaya dengan kayu merbau dimana setiap hektar menyimpan potensi kayu merbau sekitar 13,65 meter kubik.

Sementara potensi hutan sagu di Papua mencapai 2,2 juta hektar.

"Dahulu orang Papua memanfaatkan sagu hanya sekedar untuk kebutuhan pangan, tapi sekarang kita mulai melihat potensi bio etanol untuk sumber energi alternatif," jelas Agus.

Ia mengatakan setiap batang sagu menghasilkan sekitar 100 kg tepung yang jika diolah akan menghasilkan 25 liter etanol. (E015/K004)

Sumber : http://www.antara.co.id/berita/1267488928/banyak-potensi-tambang-di-papua-belum-dieksploitasi

KUR berpotensi digelar di Papua

Senin, 01/03/2010 18:41:04 WIB 
Oleh: Mulia Ginting Munthe JAKARTA (Bisnis.com): 
 
Program kredit usaha rakyat (KUR) sangat berpotensi dikembangkan di Provinsi Papua setelah perubahan beberapa regulasi yang ditetapkan pemerintah melalui Komite Kebijakan KUR di bawah kebijakan Kementerian Koordinator Perekonomian.

Pada tahun ini, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua masuk dalam daftar perbankan yang ikut menyalurkan KUR. Keikut-sertaan BPD Papua bersamaan dengan keterlibatan 12 BPD lain di bawah naungan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda).

Direktur Utama Bank Papua, Eddy R.Sinulingga, menjelaskan pertumbuhan program kredit perbankan di daerahnya masih sulit berkembang. Akan tetapi, karena jumlah pelaku usaha mikro dan kecil terus bertumbuh, KUR sangat berpotensi dikembangkan.

“Setelah KUR masuk ke Papua melalui Bank Papua, kami bisa mengoptimalkan kinerja untuk mencari calon-calon debitor karena dana kredit sudah dijamin oleh perusahaan asuransi penjamin. Pada tahun ini kami akan menyalurkan sebanyak Rp35 miliar,” ujar Eddy Sinulingga.

Secara umum, terdapat 13 BPD anggota Asbanda dalam penyaluran KUR. Adapun total penyaluran pada tahun ini sebesar Rp3,5 triliun. Pemerintah menargetkan penyaluran dana KUR setiap tahun hingga periode 2014 sebesar Rp100 triliun, atau Rp20 triliun per tahun.

Selain menyalurkan KUR, Bank Papua juga memiliki dua program kredit, yakni pinjaman usaha mikro (PUM) dan kredit peduli Papua. Khusus kredit peduli Papua, sasarannya adalah pelaku usaha penduduk asli dengan bunga kredit 10%.

Eddy bahkan optimistis bisa menyalurkan KUR melampaui target Rp35 miliar. Optimisme ini didukung fakta bahwa nominal kredit yang lebih dominan di Papua di bawah Rp500 juta, atau sesuai dengan target debitor KUR, yakni usaha mikro di bawah Rp5 juta dan usaha kecil di bawah Rp500 juta.(msb)
 
Sumber : http://web.bisnis.com/sektor-riil/ritel-ukm/1id164831.html

Jumat, 26 Februari 2010

Freeport Diminta Memberi Perhatian SDM Papua

Jumat, 26 Februari 2010 | 22:24 WIB

TIMIKA, KOMPAS.com - PT Freeport Indonesia diminta memberi perhatian khusus pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) orang Papua, terutama suku-suku yang ada di sekitar tambang.

"Saya minta Freeport tolong memperhatikan peningkatan kualitas SDM orang Papua sebab hampir semua suku asli yang ada di sekitar tambang belum terlalu merasakan hal ini," kata Anggota DPD Provinsi Papua Barat, Mervin Sadipun Komber, di Timika, Jumat (26/2/2010).

Ia mengatakan, kehadiran Freeport selama lebih dari 40 tahun menambang mineral tembaga dan emas di Tembagapura, Mimika, Papua belum maksimal memberikan peningkatan SDM suku-suku yang ada di sekitar tambang.

"Saya mau tanya berapa banyak orang Amungme dan Kamoro yang jadi doktor, yang disekolahkan Freeport. Saya kira penting sekali Freeport memberdayakan pemuda-pemuda Papua agar mereka tidak menjadi penonton di negeri mereka sendiri," tutur Komber yang asli berasal dari Fakfak Papua Barat itu.

Menurut dia, semua komponen di Papua terutama Mimika seperti Freeport, Pemda dan gereja harus bersama-sama serius memperhatikan pengembangan SDM mengingat kualitas hidup warga setempat masih tertinggal jauh dibanding dengan daerah lain.

"Kita tidak bisa salahkan siapa-siapa dengan kondisi yang terjadi selama ini. Pemda, gereja, lembaga adat, Freeport harus bergandengan tangan," imbau Komber.

PT Freeport Indonesia melalui Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) selama kurun waktu 13 tahun terakhir sejak 1997 memberikan dana beasiswa untuk para pelajar tujuh suku yang ada di sekitar tambang.

Sekretaris Eksekutif LPMAK, John Nakiaya mengatakan sudah ribuan pelajar dan mahasiswa asal tujuh suku di Mimika yang dibiayai dari dana kemitraan PT Freeport.

Selain beasiswa, LPMAK membangun fasilitas gedung sekolah, asrama, dukungan operasional guru-guru di Mimika dan lainnya dari dana kemitraan yang diberikan PT Freeport.

Sumber : 
http://regional.kompas.com/read/2010/02/26/22241230/Freeport.Diminta.Memberi.Perhatian.SDM.Papua

Senin, 22 Februari 2010

Gus Dur Terima Gelar "Bapak Demokrasi Papua"

Selasa, 26 Januari 2010 | 04:40 WIB

JAYAPURA, KOMPAS.com — Warga Papua memberikan penghargaan berupa gelar Bapak Demokrasi Papua kepada presiden ke-4 RI, almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pemberian gelar tersebut ditandai oleh penyerahan cendera mata berupa dua burung cenderawasih dalam kotak kaca kepada anak almarhum, Inayah Wahid.
   
Penghargaan itu diberikan dalam acara memperingati 10 tahun kembali nama Papua yang digelar di Gedung Olahraga Cenderawasih, Jayapura, yang juga ditandai oleh peluncuran buku berjudul Hai Tanahku Papua, Untukmu Pahlawan yang diterbitkan Konsensus Nasional Papua.
  
Ny Lilik CH Wahid, adik almarhum yang mendampingi Inayah, mengajak agar masyarakat Papua bekerja keras guna mencapai kesejahteraan dan memperbaiki diri sendiri.

"Kita sudah capek berwacana dan beretorika. Kini saatnya bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan," ajak Ny Lilik Wahid seraya menambahkan, dirinya yang saat ini berada di Komisi I DPR siap membantu Papua.
    
Sementara itu, Inayah, putri bungsu Gus Dur, mengatakan, dirinya bersama keluarga menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan rakyat Papua terhadap ayahandanya.
    
Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yoboisembut menuturkan, Gus Dur berjasa bagi Papua dengan telah mengembalikan nama Papua dari sebelumnya Irian Jaya.
   
"Selain itu, pendekatan yang dilakukan juga tidak lagi militeristik, melainkan lebih dialogis dengan menghargai HAM," kata Forkorus.

Sumber : http://regional.kompas.com/read/2010/01/26/04401549/Gus.Dur.Terima.Gelar..quot.Bapak.Demokrasi.Papua.quot.......

KRI Frans Kaisiepo 368 Dikukuhkan

Selasa, 9 Pebruari 2010 12:28 WIB

Surabaya (ANTARA) - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal TNI Djoko Santoso, Selasa, memimpin upacara pengukuhan KRI Frans Kaisiepo 368 di dermaga Pelabuhan Umum Biak, Papua.

Staf Dinas Penerangan Armatim Ahmad Darowi melaporkan dari Biak bahwa Panglima TNI juga meresmikan KRI Birang 831 dan KRI Mulga 832.

Dalam amanatnya, Panglima TNI mengatakan, pengukuhan KRI Frans Kaisiepo 368 dan peresmian KRI Birang 831 serta KRI Mulga 832 merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan TNI AL untuk menegakkan kedaulatan NKRI dalam yuridiksi laut nasional.

Upaya itu, kata Panglima TNI, merupakan bukti dari komitmen dan konsistensi negara dalam membangun kekuatan pertahanan yang cukup sesuai dengan doktrin, falsafah, dan konstitusi bangsa Indonesia.

Panglima TNI menyatakan, pemberian nama kapal perang dengan nama pahlawan nasional atau nama-nama ular berbisa yang mematikan merupakan pembangkit semangat patriotisme dan kebanggaan bagi sejuruh jajaran TNI, khususnya prajurit TNI AL.

Dalam acara itu, Gubernur Papua Barnabas Suebu selaku pimpinan adat mengukuhkan KRI Frans Kaiseipo secara adat, kemudian Komandan KRI Frans Kaisiepo menerima senjata adat.

Selain itu, pimpinan adat menyerahkan foto pahlawan nasional Frans Kaisiepo kepada Panglima TNI dan akhirnya diteruskan kepada Komandan KRI Frans Kaisiepo, Letkol Laut (P) Wasis Priyona.

Setelah itu, Panglima TNI memecahkan kendi (tempat air yang terbuat dari tanah) dengan memukulkan kendi ke lambung kiri KRI Frans Kaisiepo untuk menandai pengukuhan kapal perang itu.

Dalam kesempatan itu, Panglima TNI didampingi Kepala Staf TNI AL, Pangdam XVII Cenderawasih, Pangarmatim, Kapolda Papua, serta Dan Lantamal X.

KRI Frans Kaisiepo 368 merupakan jenis kapal korvet klas Sigma yang dibangun di galangan Schaelde Naval Shipbuilding (SNS) Vlissingen, Belanda.

Kapal itu memiliki berat 1.700 ton, panjang 90,71 meter, lebar 13,2 meter, dan kecepatan 28 knots dengan tenaga penggerak Diesel STC MAN.

Selain itu, kapal itu juga dilengkapi dengan terpedo 3A244S dengan dua peluncur, meriam, peluru kendali, dan persenjataan elektronik.

Kapal yang dikomandani Letkol Laut (P) Wasis Priyono, S.T. (lulusan AAL angkatan 37) dengan 80 personel awak kapal itu merupakan kapal ke-4 dari korvet klas Sigma milik TNI AL yang dibeli dari Belanda dengan kelebihan sebagai kapal patroli berkemampuan antikapal permukaan, antikapal selam, dan antipesawat udara.

Nama Frans Kaisiepo diambil dari nama seorang pahlawan nasional kelahiran Desa Wardo, Biak pada 10 Oktober 1921 dan meninggal dunia pada 10 April 1979 yang dimakamkan di TMP Cenderawasih Biak.

Frans Kaisiepo terlibat dalam konferensi Malino (1946) yang membicarakan pembentukan Republik Indonesia Serikat sebagai wakil dari Papua.

Frans Kaisiepo juga pernah mengusulkan nama Irian yang berasal dari bahasa Biak yang berarti beruap. Dia juga pernah menjabat sebagai Gubernur Papua pada tahun 1964 hingga 1973.

Sementara itu, KRI Mulga 832 merupakan kapal buatan Fasharkan Manokwari tahun 2009 yang dikomandani Kpt Laut (P) Dickry Rizanny Nurdiansyah (lulusan AAL angkatan 44 tahun 1998) yang masuk dalam jajaran Satuan Keamanan Laut (Satkamlatim) Lantamal XI Merauke.

Nama KRI Mulga diambil dari jenis ular yaitu ular Mulga (Pseudechis Australis) atau sering juga disebut "King Brown Snake" yang merupakan ular berbisa yang banyak ditemukan di Papua bagian tenggara.

Tugas pokok kapal patroli cepat kelas PC-40 itu melaksanakan peperangan permukaan terbatas dengan dilengkapi meriam kaliber 20 mm dan 12,7 mm.(E011/A038)
COPYRIGHT © 2010

sumber : http://www.antara.co.id/berita/1265693315/kri-frans-kaisiepo-368-dikukuhkan

Minggu, 21 Februari 2010

PU Alokasikan Rp1,5 Triliun untuk Infrastruktur Papua

Minggu, 21 Februari 2010 13:17 WIB
Penulis : Dani Prasetya
JAKARTA--MI: Kementerian Pekerjaan Umum menganggarkan Rp1,5 triliun sebagai alokasi pembangunan infrastruktur jalan di Papua. Alokasi yang berasal dari APBN 2010 itu termasuk untuk mendukung program lahan pertanian skala besar (food estate) yang dicanangkan di Merauke.

Untuk membangun program food estate itu, Merauke membutuhkan dukungan infrastruktur sumber daya air (SDA) dan jalan. Untuk penyediaan infrastruktur air, Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum akan menangani hal yang nantinya akan berfungsi sebagai pemasok kebutuhan air di kawasan industri.
Sementara untuk infrastruktur jalan, Ditjen Bina Marga mengalokasikan dana untuk pembangunan jalan akses dari pusat produksi menuju pusat distribusi akhir.

Ditjen Bina Marga melakukan pembagian anggaran Rp1,1 trilun untuk Papua dan Rp560 miliar untuk Papua Barat. Di antaranya, Merauke mendapat alokasi sebesar Rp 162 miliar. "Alokasi tersebut akan digunakan untuk perbaikan jalan nasional dan ruas strategis," ungkap Direktur Bina Program Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Taufik Widjoyono, di Jakarta, Minggu (21/2).

Saat ini, terdapat 605 km jalan nasional, 233 km jalan provinsi, dan 1.033 km jalan kabupaten di Merauke. Sayangnya, dari porsi jalan nasional itu hanya separuhnya berkondisi baik dan sedang. Bahkan, baru 227 km yang beraspal. Sisanya rusak ringan.

Padahal jalan nasional sepanjang 605 km itu menghubungkan Merauke-Tanah Merah-Digul yang menjadi pusat produksi. "Oleh karena itu kita fokus pada pembiayaan jalan nasional. Untuk provinsi kita memfasilitasi saja karena sudah ada DAK (dana alokasi khusus) dan Otsus (otonomi khusus)," tutur dia.

Terkait program food estate pun, jelas dia, pemerintah tidak berencana untuk menambah panjang jalan. Pasalnya, jalan eksisting belum mencapai lalu lintas harian yang padat. Dalam waktu beberapa jam, dalam sebuah jalan yang panjang baru ditemui satu mobil yang berpapasan. Oleh karena itu, pemerintah hanya akan berupaya meningkatkan kondisi jalan, tidak pada penambahan panjang jalan.

"Tahap pertama, fokus pada pengembalian fungsi jalan yang rusak berat menjadi fungsional. Lalu secara bertahap, kita aspal dan lebarkan. Terutama jalan yang menjangkau sawah di kawasan food estate," jelasnya.

Untuk masalah anggaran, Papua juga mendapatkan alokasi dari pos lain, tidak hanya menunggu DAK dari Kementerian Pekerjaan Umum. Sebagai daerah otonomi khusus dan otonomi khusus percepatan pembangunan infrastruktur, daerah itu juga mendapat anggaran khusus untuk pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan bandara. Alokasi tersebut sekitar 75% dikhususkan untuk pengembangan jalan.

"Infrastruktur utama seperti jalan, pelabuhan, dan jembatan akan dibangun pemerintah. Sementara investor hanya akan membangun infratruktur terkait pertanian," papar dia.

Untuk wilayah Papua dan Papua Barat, pemerintah mengambil alih pengelolaan 11 ruas strategis yang juga berfungsi menghubungkan kawasan industri ke pusat distribusi secara multimoda. Ruas tersebut yaitu Sorong-Makbon, Sorong-Manokwari, Fakfak-Kokas-Hurimber-Bomberay, Manokwari-Mameh-Binuni, Nabire-Enarotali, Serui-Menawi-Saubeba, Timika-Mapurujaya-Pomako, Merauke-Waropko, Jayapura-Wamena, Jayapura-Sarmi, dan Hamadi-Holtekamp-Koya-Skow. (*) 

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/read/2010/02/21/124625/130/101/PU-Alokasikan-Rp15-Triliun-untuk-Infrastruktur-Papua

Kamis, 04 Februari 2010

Nicolaas Jouwe Siap Jadi Mitra Pemerintah dalam Membangun Papua

Senin, 25/01/2010 15:12 WIB
Mega Putra Ratya - detikNews

Jakarta - Tokoh gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Nicolas Jouwe yang telah menetap lebih dari 40 tahun di Belanda kembali ke tanah kelahirannya di Papua. Nicolas siap berkerjasama dengan pemerintah untuk membangun kembali tanah Papua.

"Beliau kembali ke Papua dan menetap guna membantu pembangunan di sana," ujar Menko Kesra Agung Laksono saat menerima kedatangan Nicolaas dikantor Menko Kesra, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (25/1/2010).

Agung mengatakan, keberadaan Nicolas di Belanda selama 40 tahun karena ada perbedaan pandangan dengan pemerintah tentang Papua. Namun saat ini, Nicolas menurut Agung, telah menyadari bahwa yang diperjuangkan selama ini berbeda terutama pembangunan di papua.

"Perhatian pemerintah dan kondisi politik sudah berbeda terhadap Papua. Setelah melihat sendiri perkembangan tahap demi tahap, beliau kembali ke papua," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Nicolas menyampaikan rencananya untuk mengirim surat kepada Presiden SBY terkait permohonan Nicolaas untuk Papua di masa yang akan datang.

"Saya berencana menyampaikan pikiran pribadi kepada Presiden SBY dalam surat permohonan kepada presiden," kata Nicolas.

Dalam surat yang dibacakan oleh anak Nicolas, Frans Albert Joku, di depan Menko Kesra dan para wartawan, Nicolas ingin menyampaikan sembilan saran dan pendapat dalam pernyataan sebagai masukan yang berkaitan dengan isu permasalahan di tanah Papua.

Sembilan isi pernyatan dalam surat permohonan kepada presiden itu di antaranya membentuk badan pengawas otonomi khusus dan meminta presiden untuk bertemu tokoh papua. "Kita siap bekerja dengan pemerintah menjadi mitra," imbuhnya.

Nicolaas juga menjawab pertanyaan wartawan terkait sering terjadinya penembakan kepada karyawan PT Freeport di Papua. Nicolas mengaku menyesal atas terjadinya peristiwa tersebut.

"Berita serupa itu tentu tidak menyenangkan. Saya tidak bisa kasih jawaban lain selain menyesal," ujar pria berusia 85 tahun ini.

Nicolas mengatakan, solusi untuk masalah itu adalah berusaha sedapat mungkin mendampingi dan selidiki seluk-beluk permasalahannya.

"Karena jika tidak ada sebab tidak akan terjadi penembakan itu. Itu perbuatan berlebihan yang tidak berprikemanusiaan," jelas Nicolas yang menggunakan tongkat dalam berjalan ini.
  (mpr/irw) 

Sumber : http://www.detiknews.com/read/2010/01/25/151249/1285637/10/nicolaas-jouwe-siap-jadi-mitra-pemerintah-dalam-membangun-papua

Senin, 25 Januari 2010

TMII Akan Bangun Anjungan Papua Barat

Bekasi, 14 Januari 2010 12:46
Manajemen Taman Mini Indonesia Indah (TMII) akan membangun anjungan provinsi Papua Barat, di lahan terpisah dari enam provinsi pemekaran lainnya, yakni di sisi utara belakang Taman Burung.

Humas TMII Jerri Lahama, di TMII, Kamis (14/1) mengatakan, anjungan Papua Barat keberadaannya diperlukan di TMII untuk merepresentasikan seluruh provinsi di Indonesia berikut adat dan budayanya.

"Masih ada lahan lain di sisi selatan yang bisa digunakan untuk anjungan Papua Barat. Walaupun nanti terpisah TMII akan selalu mementingkan pengunjung untuk bisa menikmati keseluruhan anjungan," ujarnya.

Ia mengatakan, dengan menerapkan jalur lalu lintas searah jarum jam dan kendaraan yang lewat satu arah maka anjungan baru tersebut tetap akan mudah dijangkau pengunjung.

Pihak TMII, menurut Jerri, hanya menyediakan lahan, sedangkan untuk pembangunan fisik bangunan, isi dan keperluan displai diserahkan ke daerah bersangkutan.

Dari sisi wisatawan asing, wilayah di Indonesia timur terutama Papua menjadi anjungan favorit sendiri, selain anjungan Sumbar, Sulsel, Bali dan Jawa, sehingga anjungan Papua sudah sepatutnya dibangun.

Nantinya setelah tersedia lahan untuk Papua Barat, manajemen akan menyampaikan ke pemerintah provinsi setempat agar segera bisa dilakukan pembangunannya.

Untuk provinsi pemekaran lain seperti Maluku Utara, Banten, Sulawesi Barat, Bangka Belitung, Gorontalo dan Keppri sudah memiliki anjungan sendiri di TMII dan kini sudah ramai dikunjungi wisatawan.

"Keenam provinsi yang memiliki anjungan disebut anjungan terpadu yang letaknya berada di sisi utara dekat taman burung," tegasnya.

Bagi provinsi yang sudah memiliki anjungan, pemerintah daerah setempatlah yang merawat, mengisi acara, memajang displai. Ada kecendrungan beberapa provinsi ingin melakukan pengembangan seperti Sumatera Utara yang menambahkan rumah Deli dan Karo serta Kalbar dengan rumah Baluknya.

Terkait dengan kegiatan pagelaran seni dan budaya di setiap anjungan, Jerri menyatakan beberapa daerah sudah rutin menampilkan kegiatan terutama provinsi di pulau Jawa, beberapa provinsi di Sumatera dan yang masih agak kurang dari provinsi di Sulawesi.

Untuk provinsi pemekaran yang rutin melaksanakan pagelaran dan paket khusus diantaranya Bangka Belitung dan Banten sesuai "Calender of event" dari TMII.

Beberapa provinsi dianjungannya juga sudah menyediakan makanan khas daerah seperti Sulawesi Utara dengan bubur Manado dan NAD dengan mie Acehnya yang bisa dinikmati oleh setiap pengunjung. [TMA, Ant]

Sumber : http://www.gatra.com/2010-01-14/artikel.php?id=133897 

Papua Bagian NKRI Sudah Final

Repost dari : http://mimbar-opini.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=3803

Oleh redaksi
Senin, 24-Agustus-2009, 05:38:33

Papua merupakan pulau yang kaya akan kekayaan alam dan keragaman budaya, yang tidak terpisahkan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah masuknya Irian Barat (Papua) ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah benar, sehingga Papua bagian NKRI sudah final, dan tidak perlu dipertanyakan dan diutak-atik lagi.

Saya sangat setuju dengan pendapat Tokoh Pejuang Papua, bapa Ramses Ohee bahwa proses masuknya Papua dalam NKRI sudah melalui cara yang benar dan diakui dunia internasional. Bila ada sejumlah kalangan yang masih mempersoalkan sejarah masuknya Papua ke dalam wilayah Indonesia yang telah ditetapkan melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969 silam, berarti mereka tidak tahu proses sejarah tersebut. Bapa Ramses Ohee menilai ada pihak-pihak yang sengaja membelokkan sejarah Papua untuk memelihara konflik di Tanah Papua. Sejarah masuknya Papua ke dalam NKRI sudah benar, hanya saja dibelokkan sejumlah warga tertentu yang kebanyakan generasi muda.

Lebih lanjut bapa Ramses Ohee menjelaskan, fakta sejarah menunjukkan keinginan rakyat Papua bergabung dengan Indonesia sudah muncul sejak pelaksanaan Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Sayangnya, masih ada yang beranggapan bahwa Sumpah Pemuda tidak dihadiri pemuda Papua. Ini keliru, karena justru sebaliknya, para pemuda Papua hadir dan berikrar bersama pemuda dari daerah lainnya. Ayah saya, Poreu Ohee adalah salah satu pemuda Papua yang hadir pada saat itu. Adapun mengenai pihak-pihak yang memutarbalikkan sejarah dan masih menyangkal kenyataan integrasi Papua ke dalam NKRI, pihaknya tidak menyalahkan mereka karena minimnya pemahaman atas hal tersebut. Hal yang perlu disadari adalah bahwa keberadaan negara merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga seharusnya disyukuri dengan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan di Papua.

Berdasarkan catatan sejarah, pada 1 Oktober 1962 pemerintah Belanda di Irian Barat menyerahkan wilayah ini kepada Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) hingga 1 Mei 1963. Setelah tanggal tersebut, bendera Belanda diturunkan dan diganti bendera Merah Putih dan bendera PBB. Selanjutnya, PBB merancang suatu kesepakatan yang dikenal dengan New York Agreement untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat Irian Barat melakukan jajak pendapat melalui Pepera pada 1969 yang diwakili 175 orang sebagai utusan dari delapan kabupaten pada masa itu. Hasil Pepera menunjukkan rakyat Irian Barat setuju untuk bersatu dengan pemerintah Indonesia.

Saya berharap kepada semua pihak untuk mendukung pembangunan Papua, dan jangan mempersoalkan masa lalu, karena masuknya Papua dalam NKRI sudah final, dan tidak bisa diganggu gugat. Papua bagian sah Indonesia.

Johan Wanggai
Jl. Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat
Email: johanwang@plasa.com

Rabu, 20 Januari 2010

Nicolaas Youwe: Papua adalah Bagian Integral RI

Tokoh Papua Nicolaas Youwe yang sudah 46 tahun berada di Belanda akhirnya memutuskan kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Republik Indonesia.

Senin (11/1), di Bandara Schiphol, Youwe yang didampingi Fabiolla Irianni Ohei, Staf Khusus Kepresidenan yang juga anggota tim penanganan bencana alam rawan pangan di kabupaten pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya, sempat memberikan keterangan kepada wartawan. Dubes RI untuk Belanda Junus Effendi Habibie juga menjelaskan mengenai riwayat Nicolaas Youwe.

Berikut petikan wawancara dengan Youwe.

Sekitar 46 tahun Anda berjuang untuk mengibarkan Bendera Bintang Kejora bagi kemerdekaan Papua lepas dari Republik Indonesia.

Correct (benar),” potong Nicolaas Youwe.

Namun hari ini (Senin, 11/1) beberapa jam lagi Anda akan kembali ke Nusantara sebagai warga negara Indonesia. Bagaimana penjelasan dan perasaan Anda saat ini?

Saya sangat bergembira, karena saya akan kembali ke tanah airku – Indonesia. Bagi saya masalah yang dihadapi oleh masyarakat Papua, sama dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Apa yang dirasakan oleh Papua, juga dirasakan di Aceh atau di Batak, atau di Kalimantan. Karena Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Republik Indonesia.

Ada usaha sementara pihak untuk mewujudkan/memperjuangkan adanya dialog antara pemerintah pusat dengan berbagai kelompok yang berjuang untuk memisahkan Papua dari RI. Komentar Anda?

Dialog yang dimaksudkan, yang dicita-citakan itu tidak lain dari pada pertukaran pendapat di antara anggota-anggota keluarga. Indonesia itu terdiri dari suatu familie (keluarga) yang besar. Jadi pertukaran pendapat atau dialog antara keluarga itu akan terus terjadi. Kalau dimaksudkan dengan suatu dialog untuk cerai-beraikan satu bangsa (Indonesia) itu yang terjadi, maka hal itu tidak akan ada, tidak akan diikuti dan juga tidak akan dipraktekkan.

Bagaimana dengan kegiatan Anda di gerakan separatis Papua?

Mengenai gerakan separatis Papua itu, karena diajak. Anda tahu. Setelah kemerdekaan Indonesia diploklamirkan dan Indonesia berdaulat dari Sabang sampai ke Merauke di dunia ketika itu sengaja dipecahkan. Sengaja dijauhkan dari Indonesia yang sudah diproklamirkan kemerdekaannya oleh Sukarno-Hatta. Dan dipupuk berdasarkan penentuan-penentuan yang dikutip dari Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Pada tahun 1955 diorganisir satu konferensi Asia Afrika di Bandung, yang menelorkan Bandung Charter, Dasasila Bandung.

Sekitar lima tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1961 Bandung Charter itu dipraktekkan. Orang yang tadi-tadinya menjadi Sekretaris dari Komisi Politik dalam Konferensi AA di Bandung itu diangkat menjadi Sekretaris Jenderal dari PBB, yaitu U Thant dari Birma. Dia mengajukan dengan sendirinya Deklarasi mengenai Pemberian Kemerdekaan kepada Wilayah-wilayah yang Belum Berpemerintahan Sendiri. Jadi pemerintah Belanda pegang itu dan memaklumkan kepada kami orang-orang Papua: “Kamu ada kans merdeka”. Sebab di artikel 3 dari Deklarasi itu dikatakan, “kekurangan di segi-segi politik, ekonomi, sosial dan pendidikan, tidak boleh dijadikan dalih untuk menghambat kemerdekaan”.

Tetapi satu kekeliruan, bahwa artikel 3 dari Deklarasi itu diambil oleh pemerintah Belanda dan dimasukkan pada Papua punya hak, yang berdasarkan artikel 3 ini untuk menjadikan Papua merdeka. Tetapi dalam Deklarasi tersebut ada tujuh artikel. Kenapa pemerintah Belanda hanya mengambil artikel 3 itu saja dan enam artikel lainnya ditinggalkan. Hal ini mengherankan sekali. Kenapa artikel 3 ini yang diambil untuk memerdekakan Papua sendiri di luar Indonesia. Ini juga tidak adil. Sebab kalau begitu, seluruh Deklarasi itu mesti ditiadakan.

Dan oleh karena itu diselenggarakanlah Pepera di 8 Kabupaten Papua (Irian Barat). Semuanya memilih dengan suara bulat, bahwa Irian Barat merupakan bagian mutlak dari Republik Indonesia. Dan berdasarkan Resolusi PBB No. 2504 pada Sidang Umum PBB 19 November 1969, dengan 82 negara yang setuju, melawan nol (tidak ada yang tidak setuju), dan 30 negara abstain menunjukkan, bahwa dunia Internasional sudah mengakui keabsahan Pepera 1969. Dan jelaslah bahwa Papua adalah bagian integral dari Republik Indonesia. Dan Indonesia sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diproklamirkan oleh Sukarno-Hatta. Dan rakyat Papua seluruhnya menyatakan, bahwa kami mau hidup selama-lamanya di dalam Republik Indonesia sebagai satu bangsa yang merdeka, yang berwilayah dari Sabang sampai ke Merauke. Amin!

Apa jadwal kegiatan Anda dalam waktu dekat ini setelah tiba di tanah air?

Jadwal kegiatan yang terdekat setelah tiba di tanah air adalah mengurus rumah tangga dulu lah. [asa]

Keterangan foto:
Dubes Junus Effendi Habibie mengucapkan selamat jalan kepada Nicolaas Youwe yang siap berangkat ke tanah air, Senin (11/1). (Foto: Rakyat Merdeka Online
 
Sumber : http://www.rakyatmerdeka.co.id/hetbericht/hal/1/view/64/SEPARATISME--Nicolaas-Youwe:-Papua-adalah-Bagian-Integral-RI-

TOKOH OPM Pulang Kampung, Jouwe Ajak Bangun Papua

Rabu, 13 Januari 2010

JAKARTA (Suara Karya): Tokoh pergerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang selama 40 tahun bermukim di Belanda, Nicholaas Jouwe (85) menyatakan siap meninggalkan Belanda dan pulang ke Tanah Air Indonesia untuk selama-lamanya. Ia juga mengajak seluruh rakyat Papua untuk membangun tanah Papua bersama rakyat Indonesia lainnya.

"Papua merupakan daerah yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Tanah Air Indonesia yang wilayahnya dari Sabang hingga Merauke," kata Nicholaas, menjawab pertanyaan wartawan, usai diterima Menko Kesra Agung Laksono, di Kemenko Kesra, Selasa.

Nicholaas memang sudah sangat rindu pulang ke kampung halamannya. Apalagi pada Maret 2009 lalu, dia bersama dua anaknya menyempatkan diri mengunjungi kampung kelahirannya di Pulau Kayu yang terletak berhadapan langsung dengan Kota Jayapura. Pada Maret 2009, Nicholaas setelah mengunjungi Tanah Papua dan hendak kembali ke Belanda menyempatkan diri beraudiensi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta.

Dengan tegas Nicholaas menyatakan, suara-suara yang dilontarkan oleh mereka yang masih mengaku sebagai anggota OPM hanya omong kosong belaka. Itu hanya suara anak-anak muda yang sebenarnya tidak tahu apa-apa. Mereka hanya bisa berteriak, OPM, OPM merdeka, padahal tidak tahu apa-apa," ujar Nicholaas yang duduk diapit oleh Menko Kesra Agung Laksono dan Menteri Perhubungan Freddy Numberi.

Dia menyebutkan, seperti halnya dengan persoalan di belahan dunia lainnya, yang terjadi di Papua juga masalah perut. "Untuk itu, saya senang pemerintah Indonesia tak henti-hentinya membangun Tanah Papua demi kesejahteraan rakyatnya. Kita ini satu bangsa, dan satu negara Indonesia yang berwilayah dari Sabang hingga Merauke," katanya menambahkan.

Isu Kesejahteraan

Sementara itu, Menko Kesra Agung Laksono mengemukakan, pihaknya telah melakukan diskusi dengan Nicholaas Jouwe dan yang bersangkutan telah bertekad bersama-sama rakyat membangun daerah yang dulu bernama Irian Jaya atau Irian Barat tersebut, sebagai bagian mutlak dan tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan penuh keakraban bernada canda, Agung Laksono mengomentari Nicholaas. "Pak Nicholaas tadi sengaja kami suguhi makan siang dengan menu Indonesia. Katanya sotonya nikmat sekali," ucap Menko Kesra.

Di tempat yang sama, Freddy Numberi menyebutkan, berkat kepemimpinan Presiden SBY Nicholaas Jouwe bisa pulang ke Tanah Air setelah sekian lama berada di Negeri Belanda. "Intinya, pada waktu itu, mereka meninggalkan Indonesia karena rasa tidak puas akibat masalah ekonomi," kata Freddy.

Karena itu, pemerintah saat ini telah bertekad membangun Papua dari ketertinggalannya dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

Pemerintah, menurut Freddy, setiap tahun menganggarkan dana sekitar Rp 22 triliun untuk membangun Papua. "Begitu besar dana yang digulirkan untuk membangun Papua ini guna menjawab tantangan masyarakat yang tidak puas akibat masalah ekonomi.

"Jika rakyat Papua talah sejahtera dan perutnya telah terisi dengan baik dan anak-anak dapat sekoilah, maka teriakan merdeka makin lama akan makin redup," katanya. (Singgih BS)

Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=244078

Tokoh OPM Nicolaas Jouwe: Papua Bagian tak Terpisahkan Indonesia

Selasa, 12 Januari 2010, 17:59 WIB
west-papua.nl


JAKARTA--Tokoh pergerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM), Nicolaas Jouwe (86 tahun) mengaku dirinya kembali ke Indonesia dan akan menetap tinggal di Indonesia setelah selama 40 tahun bermukim di Belanda. Ia juga mengajak seluruh rakyat Papua untuk membangun tanah Papua bersama rakyat Indonesia lainnya.

"Saya pulang ke Tanah Air Indonesia untuk selama-lamanya," katanya saat konferensi pers usai rapat dengan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Agung Laksono dan Menteri Perhubungan (Menhub), Freddy Numberi di kantor Menkokesra, Jakarta, Senin (12/1).

Ia menegaskan OPM dan Indonesia sama-sama merupakan bangsa Indonesia. Dan tidak lagi membicarakan masalah pertentangan Papua dan Indonesia. "Papua merupakan daerah yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Tanah Air Indonesia yang wilayahnya dari Sabang hingga Merauke,” ujarnya.

Kini, kata Nicolaas, saatnya untuk membicarakan program-program untuk membangun tanah air ini. "Saya bangga Indonesia merupakan negara empat terbesar didunia dan negara Islam terbesar. Mari kita bangun tanah air kita," ajaknya.

Nicolaas menyatakan bahwa suara-suara yang dilontarkan menuntut kemerdekaan oleh mereka yang masih mengaku sebagai anggota OPM hanya omong kosong belaka. “Itu hanya suara anak-anak muda yang sebenarnya tidak tahu apa-apa. Mereka hanya bisa berteriak, ‘OPM, OPM merdeka, padahal tidak tahu apa-apa,” ujar Nicolaas.

Menhub, Freddy Numberi sebagai anak kelahiran Papua mengatakan seperti halnya dengan persoalan di belahan dunia lainnya, yang terjadi di Papua juga masalah perut. “Terima kasih dibawah pimpinan SBY, tokoh ini (Nicolaas) bisa kembali ke tanah air setelah lama tinggal di Belanda. Intinya orang-orang yang mengaku OPM tersebut tidak puas dengan ekonomi. Yang penting kita pikirkan bagaimana membangun Papua," katanya.

Indonesia juga telah memberikan dana sebesar Rp 22 Triliun untuk membangun Papua. "Papua harus sejahtera. Pemerintah Pusat harus memikirkan bagaimana mendrive pembangunan di Papua lebih baik lagi, hampir semua bupati dan gubernur orang Papua," ujarnya.

Menkokesra, Agung Laksono mengatakan pihaknya telah melakukan diskusi dengan Nicolaas Jouwe. Menurutnya yang bersangkutan telah bertekad untuk bersama-sama rakyat membangun daerah yang dulu bernama Irian Jaya atau Irian Barat tersebut, serbagai bagian mutlak dan tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kami bersama Menhub mengajak masyarakat Papua membangun kembali Papua kedepan. Kita merupakan satu kesatuan dari Sabang sampai Merauke berpijak pada demokratisasi dan keadilan," katanya.

Agung menegaskan tidak ada yang pemerintah janjikan pada tokoh OPM ini. Pemerintah hanya ingin Papua menjadi bagian integral, menjadi satu bangsa. Semakin kokoh dengan kesatuan Indonesia. "Kami bertemu untuk membicarakan hal yang baik kedepan," katanya.

Red: krisman
Reporter: Desy Susilawati

sumber : http://www.republika.co.id/berita/100792/papua_bagian_tak_terpisahkan_indonesia

Selasa, 19 Januari 2010

PEMUDA PAPUA HARUS PAHAM SEJARAH BANGUN KARAKTER

Jayapura, 28/10 (Antara/FINROLL News) - Pemuda Papua harus bisa memahami dan memaknai sejarah nasional dalam rangka membangun karakter masyarakat yang berkualitas sebagai modal pembangunan.

"Pemahaman sejarah ini terutama yang berkaitan dengan kondisi Tanah Papua sejak masa perjuangan melawan penjajah, jaman kemerdekaan dan ketika Irian Barat menjadi bagian integral dari Indonesia," ujar tokoh masyarakat yang juga mantan pejuang Trikora, Andreas Soenarto di Jayapura, Rabu.

Selanjutnya dia mengatakan, sebagian besar masyarakat, terutama generasi muda dan para pejabat pemerintah belum memahami dan memaknai sejarah Papua secara komprehensif sehingga karakter untuk mengabdi, membangun dan berkorban dalam membangun Papua kurang terbentuk dangan baik.

Padahal, dalam perjalanan sejarah nasional Indonesia ketika melawan Belanda, Papua pernah dijadikan tempat pembuangan tahanan politik pada saat itu.

Salah satu tempat pengasingan yang cukup terkenal adalah Boven Digoel, yang sejak 2002 menjadi kabupaten dengan Ibu Kota Tanah Merah. Letaknya di sebelah utara Kabupaten Merauke dan berbatasan dengan negara tetangga Papua New Guinea (PNG) di sebelah timur.

Diantara tokoh-tokoh pergerakan yang pernah dibuang ke Boven Digoel adalah Sayuti Melik, Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir.

"Justru dari tempat tahanan inilah lahir para pejuang nasional yang semakin memperkuat barisan perjuangan Indonesia," kata Soenarto yang di tahun 1977 menerima Satya Lencana Pepera sebagai penghargaan atas keaktivannya dalam melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Papua tahun 1969.

Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti bahwa secara historis Papua telah terlibat dalam sejarah nasional Indonesia.

Setelah kemerdekaan Indonesia, perjuangan dilanjutkan untuk mempertahankan Irian Barat sebagai satu kesatuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan perjuangan Tri Komando Rakyat (Trikora), Irian Barat dinyatakan masuk ke Indonesia terhitung 1 Mei 1963.

Pemahaman sejarah ini dapat diakomodir melalui program pendidikan baik formal maupun informal untuk membentuk masyarakat Papua yang berkarakter pejuang.

Dia menegaskan, dengan status Otonomi Khusus (Otsus) yang telah diatur dalam UU No.21/2001 dan aparat yang cukup kompeten serta anggaran daerah yang menunjang hinggga mencapai trilyunan rupiah, seharusnya Papua dapat lebih cepat membangun sehingga dapat bersaing dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

Selain itu, sumberdaya alam yang melimpah menjadi modal berharga bagi provinsi paling timur Indonesia ini dalam membangun daerah, lanjutnya.

Sumber : http://news.id.finroll.com/news/14-berita-terkini/160788-pemuda-papua-harus-paham-sejarah-bangun-karakter.html