TOKOH OPM Pulang Kampung, Jouwe Ajak Bangun Papua

Rabu, 13 Januari 2010

JAKARTA (Suara Karya): Tokoh pergerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang selama 40 tahun bermukim di Belanda, Nicholaas Jouwe (85) menyatakan siap meninggalkan Belanda dan pulang ke Tanah Air Indonesia untuk selama-lamanya. Ia juga mengajak seluruh rakyat Papua untuk membangun tanah Papua bersama rakyat Indonesia lainnya.

"Papua merupakan daerah yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Tanah Air Indonesia yang wilayahnya dari Sabang hingga Merauke," kata Nicholaas, menjawab pertanyaan wartawan, usai diterima Menko Kesra Agung Laksono, di Kemenko Kesra, Selasa.

Nicholaas memang sudah sangat rindu pulang ke kampung halamannya. Apalagi pada Maret 2009 lalu, dia bersama dua anaknya menyempatkan diri mengunjungi kampung kelahirannya di Pulau Kayu yang terletak berhadapan langsung dengan Kota Jayapura. Pada Maret 2009, Nicholaas setelah mengunjungi Tanah Papua dan hendak kembali ke Belanda menyempatkan diri beraudiensi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta.

Dengan tegas Nicholaas menyatakan, suara-suara yang dilontarkan oleh mereka yang masih mengaku sebagai anggota OPM hanya omong kosong belaka. Itu hanya suara anak-anak muda yang sebenarnya tidak tahu apa-apa. Mereka hanya bisa berteriak, OPM, OPM merdeka, padahal tidak tahu apa-apa," ujar Nicholaas yang duduk diapit oleh Menko Kesra Agung Laksono dan Menteri Perhubungan Freddy Numberi.

Dia menyebutkan, seperti halnya dengan persoalan di belahan dunia lainnya, yang terjadi di Papua juga masalah perut. "Untuk itu, saya senang pemerintah Indonesia tak henti-hentinya membangun Tanah Papua demi kesejahteraan rakyatnya. Kita ini satu bangsa, dan satu negara Indonesia yang berwilayah dari Sabang hingga Merauke," katanya menambahkan.

Isu Kesejahteraan

Sementara itu, Menko Kesra Agung Laksono mengemukakan, pihaknya telah melakukan diskusi dengan Nicholaas Jouwe dan yang bersangkutan telah bertekad bersama-sama rakyat membangun daerah yang dulu bernama Irian Jaya atau Irian Barat tersebut, sebagai bagian mutlak dan tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan penuh keakraban bernada canda, Agung Laksono mengomentari Nicholaas. "Pak Nicholaas tadi sengaja kami suguhi makan siang dengan menu Indonesia. Katanya sotonya nikmat sekali," ucap Menko Kesra.

Di tempat yang sama, Freddy Numberi menyebutkan, berkat kepemimpinan Presiden SBY Nicholaas Jouwe bisa pulang ke Tanah Air setelah sekian lama berada di Negeri Belanda. "Intinya, pada waktu itu, mereka meninggalkan Indonesia karena rasa tidak puas akibat masalah ekonomi," kata Freddy.

Karena itu, pemerintah saat ini telah bertekad membangun Papua dari ketertinggalannya dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

Pemerintah, menurut Freddy, setiap tahun menganggarkan dana sekitar Rp 22 triliun untuk membangun Papua. "Begitu besar dana yang digulirkan untuk membangun Papua ini guna menjawab tantangan masyarakat yang tidak puas akibat masalah ekonomi.

"Jika rakyat Papua talah sejahtera dan perutnya telah terisi dengan baik dan anak-anak dapat sekoilah, maka teriakan merdeka makin lama akan makin redup," katanya. (Singgih BS)

Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=244078

Tokoh OPM Nicolaas Jouwe: Papua Bagian tak Terpisahkan Indonesia

Selasa, 12 Januari 2010, 17:59 WIB

west-papua.nl

JAKARTA--Tokoh pergerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM), Nicolaas Jouwe (86 tahun) mengaku dirinya kembali ke Indonesia dan akan menetap tinggal di Indonesia setelah selama 40 tahun bermukim di Belanda. Ia juga mengajak seluruh rakyat Papua untuk membangun tanah Papua bersama rakyat Indonesia lainnya.

"Saya pulang ke Tanah Air Indonesia untuk selama-lamanya," katanya saat konferensi pers usai rapat dengan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Agung Laksono dan Menteri Perhubungan (Menhub), Freddy Numberi di kantor Menkokesra, Jakarta, Senin (12/1).

Ia menegaskan OPM dan Indonesia sama-sama merupakan bangsa Indonesia. Dan tidak lagi membicarakan masalah pertentangan Papua dan Indonesia. "Papua merupakan daerah yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Tanah Air Indonesia yang wilayahnya dari Sabang hingga Merauke,” ujarnya.

Kini, kata Nicolaas, saatnya untuk membicarakan program-program untuk membangun tanah air ini. "Saya bangga Indonesia merupakan negara empat terbesar didunia dan negara Islam terbesar. Mari kita bangun tanah air kita," ajaknya.

Nicolaas menyatakan bahwa suara-suara yang dilontarkan menuntut kemerdekaan oleh mereka yang masih mengaku sebagai anggota OPM hanya omong kosong belaka. “Itu hanya suara anak-anak muda yang sebenarnya tidak tahu apa-apa. Mereka hanya bisa berteriak, ‘OPM, OPM merdeka, padahal tidak tahu apa-apa,” ujar Nicolaas.

Menhub, Freddy Numberi sebagai anak kelahiran Papua mengatakan seperti halnya dengan persoalan di belahan dunia lainnya, yang terjadi di Papua juga masalah perut. “Terima kasih dibawah pimpinan SBY, tokoh ini (Nicolaas) bisa kembali ke tanah air setelah lama tinggal di Belanda. Intinya orang-orang yang mengaku OPM tersebut tidak puas dengan ekonomi. Yang penting kita pikirkan bagaimana membangun Papua," katanya.

Indonesia juga telah memberikan dana sebesar Rp 22 Triliun untuk membangun Papua. "Papua harus sejahtera. Pemerintah Pusat harus memikirkan bagaimana mendrive pembangunan di Papua lebih baik lagi, hampir semua bupati dan gubernur orang Papua," ujarnya.

Menkokesra, Agung Laksono mengatakan pihaknya telah melakukan diskusi dengan Nicolaas Jouwe. Menurutnya yang bersangkutan telah bertekad untuk bersama-sama rakyat membangun daerah yang dulu bernama Irian Jaya atau Irian Barat tersebut, serbagai bagian mutlak dan tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kami bersama Menhub mengajak masyarakat Papua membangun kembali Papua kedepan. Kita merupakan satu kesatuan dari Sabang sampai Merauke berpijak pada demokratisasi dan keadilan," katanya.

Agung menegaskan tidak ada yang pemerintah janjikan pada tokoh OPM ini. Pemerintah hanya ingin Papua menjadi bagian integral, menjadi satu bangsa. Semakin kokoh dengan kesatuan Indonesia. "Kami bertemu untuk membicarakan hal yang baik kedepan," katanya.

Red: krisman

Reporter: Desy Susilawati

sumber : http://www.republika.co.id/berita/100792/papua_bagian_tak_terpisahkan_indonesia

PEMUDA PAPUA HARUS PAHAM SEJARAH BANGUN KARAKTER

Jayapura, 28/10 (Antara/FINROLL News) - Pemuda Papua harus bisa memahami dan memaknai sejarah nasional dalam rangka membangun karakter masyarakat yang berkualitas sebagai modal pembangunan.

"Pemahaman sejarah ini terutama yang berkaitan dengan kondisi Tanah Papua sejak masa perjuangan melawan penjajah, jaman kemerdekaan dan ketika Irian Barat menjadi bagian integral dari Indonesia," ujar tokoh masyarakat yang juga mantan pejuang Trikora, Andreas Soenarto di Jayapura, Rabu.

Selanjutnya dia mengatakan, sebagian besar masyarakat, terutama generasi muda dan para pejabat pemerintah belum memahami dan memaknai sejarah Papua secara komprehensif sehingga karakter untuk mengabdi, membangun dan berkorban dalam membangun Papua kurang terbentuk dangan baik.

Padahal, dalam perjalanan sejarah nasional Indonesia ketika melawan Belanda, Papua pernah dijadikan tempat pembuangan tahanan politik pada saat itu.

Salah satu tempat pengasingan yang cukup terkenal adalah Boven Digoel, yang sejak 2002 menjadi kabupaten dengan Ibu Kota Tanah Merah. Letaknya di sebelah utara Kabupaten Merauke dan berbatasan dengan negara tetangga Papua New Guinea (PNG) di sebelah timur.

Diantara tokoh-tokoh pergerakan yang pernah dibuang ke Boven Digoel adalah Sayuti Melik, Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir.

"Justru dari tempat tahanan inilah lahir para pejuang nasional yang semakin memperkuat barisan perjuangan Indonesia," kata Soenarto yang di tahun 1977 menerima Satya Lencana Pepera sebagai penghargaan atas keaktivannya dalam melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Papua tahun 1969.

Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti bahwa secara historis Papua telah terlibat dalam sejarah nasional Indonesia.

Setelah kemerdekaan Indonesia, perjuangan dilanjutkan untuk mempertahankan Irian Barat sebagai satu kesatuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan perjuangan Tri Komando Rakyat (Trikora), Irian Barat dinyatakan masuk ke Indonesia terhitung 1 Mei 1963.

Pemahaman sejarah ini dapat diakomodir melalui program pendidikan baik formal maupun informal untuk membentuk masyarakat Papua yang berkarakter pejuang.

Dia menegaskan, dengan status Otonomi Khusus (Otsus) yang telah diatur dalam UU No.21/2001 dan aparat yang cukup kompeten serta anggaran daerah yang menunjang hinggga mencapai trilyunan rupiah, seharusnya Papua dapat lebih cepat membangun sehingga dapat bersaing dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

Selain itu, sumberdaya alam yang melimpah menjadi modal berharga bagi provinsi paling timur Indonesia ini dalam membangun daerah, lanjutnya.

Sumber : http://news.id.finroll.com/news/14-berita-terkini/160788-pemuda-papua-harus-paham-sejarah-bangun-karakter.html

Sejarah Papua Dalam NKRI Sudah Benar

/

Jumat, 21 Agustus 2009 | 06:20 WIB

JAYAPURA, KOMPAS.com--Sejarah masuknya Irian Barat (Papua) ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah benar sehingga tidak perlu dipertanyakan dan diutak-atik lagi.

Hal tersebut diungkapkan Tokoh Pejuang Papua, Ramses Ohee di Jayapura, Kamis menanggapi sejumlah kalangan yang masih mempersoalkan sejarah masuknya Papua ke dalam wilayah Indonesia yang telah ditetapkan melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969 silam.

Ramses menegaskan, ada pihak-pihak yang sengaja membelokkan sejarah Papua untuk memelihara konflik di Tanah Papua.

"Sejarah masuknya Papua ke dalam NKRI sudah benar, hanya saja dibelokkan sejumlah warga tertentu yang kebanyakan generasi muda," ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, fakta sejarah menunjukkan keinginan rakyat Papua bergabung dengan Indonesia sudah muncul sejak pelaksanaan Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928.

"Sayangnya, masih ada yang beranggapan bahwa Sumpah Pemuda tidak dihadiri pemuda Papua. Ini keliru, karena justru sebaliknya, para pemuda Papua hadir dan berikrar bersama pemuda dari daerah lainnya. Ayah saya, Poreu Ohee adalah salah satu pemuda Papua yang hadir pada saat itu," ujar Ramses.

Adapun mengenai pihak-pihak yang memutarbalikkan sejarah dan masih menyangkal kenyataan integrasi Papua ke dalam NKRI, Ramses tidak menyalahkan mereka karena minimnya pemahaman atas hal tersebut.

Menurutnya, hal yang perlu disadari adalah bahwa keberadaan negara merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga seharusnya disyukuri dengan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan di Papua.

Berdasarkan catatan sejarah, pada 1 Oktober 1962 pemerintah Belanda di Irian Barat menyerahkan wilayah ini kepada Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) hingga 1 Mei 1963. Setelah tanggal tersebut, bendera Belanda diturunkan dan diganti bendera Merah Putih dan bendera PBB.

Selanjutnya, PBB merancang suatu kesepakatan yang dikenal dengan "New York Agreement" untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat Irian Barat melakukan jajak pendapat melalui Pepera pada 1969 yang diwakili 175 orang sebagai utusan dari delapan kabupaten pada masa itu.

Hasil Pepera menunjukkan rakyat Irian Barat setuju untuk bersatu dengan pemerintah Indonesia.

sumber :
http://oase.kompas.com/read/xml/2009/08/21/06205938/sejarah.papua.dalam.nkri.sudah.benar

Kembali ke RI, Sesepuh Papua Raja Nicolaas Jouwe Tinggalkan Belanda

Eddi Santosa - detikNews

Wassenaar - Sesepuh Papua Nicolas Jouwe yang sudah hampir 50 tahun bermukim di Negeri Belanda akan segera kembali ke tanah air.

Keputusan untuk pulang itu dikemukakan Nicolas pada saat acara perpisahan yang diselenggarakan Dubes RI Den Haag J.E Habibie di Wisma Duta, Wassenaar, Sabtu (28/11/2009) malam atau Minggu pagi WIB.

Acara perpisahan tersebut bertepatan dengan hari ulang tahun Nicolas yang ke-86, dihadiri sekurangnya 100 tamu undangan termasuk pejabat Kementerian Luarnegeri Belanda.

Dalam sambutan singkatnya, Dubes Habibie menyampaikan penghargaan kepada Nicolas Jouwe yang memilih pulang ke tanah air mewujudkan impiannya membangun negeri tercinta Indonesia.

"Pemerintah RI dalam hal ini sepenuhnya membantu kelancaran kepulangan Bapak Nicolas Jouwe termasuk para keluarganya," papar Habibie.

Menurut Habibie, pihaknya sengaja menggelar acara perpisahan ini untuk menghormati sosok Nicolas Jouwe yang dia pandang teguh pendirian dan sejatinya mencintai Indonesia.

Tidak hanya itu, Nicolas Jouwe secara diam-diam ternyata juga pengagum berat Presiden SBY. "Bahkan dia juga hadir dalam momen penting pelantikan SBY sebagai Presiden RI di Gedung MPR/DPR pada Oktober 2009 lalu di Jakarta," ujar Minister Counsellor Pensosbud Firdaus Dahlan kepada detikcom.

Dilihat dari tutur bahasanya, meskipun sudah berusia senja Nicolas Jouwe masih sangat runtut dalam berkata, pikirannya masih jernih, tegas dan bahkan juga piawai melantunkan pantun-pantun menarik untuk menyatakan kehendak hati.

"Sosok Nikolas sepertinya juga sangat pas dengan Dubes Habibie yang senang berpantun dalam berdiplomasi," imbuh Firdaus.

Sementara itu, Nicolas Jouwe yang merasa sangat terharu menyampaikan terimakasih dan penghargaan tinggi kepada Pemerintah RI.

"Terutama kepada Dubes Habibie yang semenjak dari awal dengan gigih membantu proses kepulangan dan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait di tanah air," demikian Nicolas.

Direncanakan Nicolas Jouwe akan meninggalkan Negeri Belanda pada pekan pertama Desember 2009 ini.

Sumber : http://www.detiknews.com/read/2009/12/01/101801/1251658/10/kembali-ke-ri-sesepuh-papua-raja-nicolaas-jouwe-tinggalkan-belanda

Ribuan WNI di Papua Nugini Minta Pulang

Jumat, 27 November 2009 20:56 WIB

Penulis : Cornelius Eko Susanto

JAKARTA-MI: Sekitar 708 orang warga negara Indonesia (WNI) yang telah lama bermumkim di Papua Nugini diproses repatriasi (kembali ke tanah asal kewarganegaraannya) oleh pemerintah Indonesia. Mereka adalah sebagian dari ribuan orang asal Papua yang tinggal di Papua Nugini dan menuntut bantuan tindakan repatriasi.

"Menurut KBRI Papua Nugini, yang meminta repatriasi ada ribuan. Namun untuk sementara, kita putuskan 708 orang dulu yang kita bantu," ungkap staf ahli menteri bidang politik dan keamanan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Dody Budiatman, di Jakarta, Kamis (26/11).

Dari 708 orang yang meminta repatriasi tersebut, hanya 311 orang yang bisa dibantu kepulangannya pada tahun ini. Sisanya kata Dody, bakal dipulangkan tahun depan. Pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp25 miliar dari APBN untuk proses pemulangan mereka.

Lebih jauh dijelaskan, untuk proses repatriasi 311 orang Papua itu, pemberangkatan dipusatkan di dua tempat di wilayah Papua Nugini, yaitu di Wewak dan Port Moresby. Mereka yang berkumpul di Mewak telah diangkut ke Jayapura pada 19 November 2009 lalu. Sedangkan dari Port Moresby diterbangkan ke Jayapura pada 22 November 2009. Mulai dari proses pendataan sampai pemulangan ke Jayapura menjadi tanggungjawab Deplu RI dibantu oleh pemerintah Papua Nugini.

Di Jayapura, para pengunsi itu bakal ditempatkan di sebuah Balai Latihan Kerja (BLK). Di samping dibekali dengan sejumlah ketrampilan, mereka juga kembali akan didoktrinasi tentang wawasan kebangsaan Indonesia. Setelah proses tersebut rampung, mereka akan dikembalikan ke daerah asal mereka masing-masing. Daerah-daerah tujuan itu adalah, Merauke, Keerom, Bouvendigul, Jayapura, Biak, Pegunungan Bintan, Puncak Jaya, Serui, Timika, dan Sorong.

Sebagai bekal hidup, pemerintah pusat memberi jatah Rp17 juta untuk setiap Kepala Keluarga (KK). Masalah penempatan ke daerah asal dari Jayapura akan menjadi urusan Departemen Dalam Negeri dan Pemkab/Pemkot.

Disinggung soal pemberian rumah, Dody menolak menjelaskan. Pasalnya, di Papua masalah ini sensitive lantaran dapat menimbulkan kecemburuan dengan warga setempat.

"Soal rumah, pemeritah pusat tidak menanggung. Kalau ada pemkab/pemkota yang bersedia memberikan, kita persilahkan. Namun, dihimbau, sebaiknya hal itu tidak perlu dipublikasikan," imbuhnya.

Kronologis terjadinya permintaan repatriasi itu berawal dari kebijakan penggusuran tanah di kantong-kantong warga Papua yang tinggal di Port Moresby. Pasalnya, sebagian besar dari mereka tinggal di daerah kumuh dan sejatinya terlarang sebagai pemumkiman. Lantaran tidak lagi punya tempat tinggal dan uang, mereka memohon pada KBRI Papua Nugini untuk membantu mereka kembali pulang ke Indonesia.

"Jumlahnya menurut Deplu bisa mencapai 25 ribu orang," terang Dody.

Mereka yang ingin kembali tidak hanya berasal dari Port Moresby, tetapi juga warga Papua yang tinggal di kota lain seperti, Lihir, Manus, lae, Bulolo, Madang, Daru, Goroka, Kiunga, Wewak dan Vanimo.

Mereka berasal dari beragam latar belakang. Sebagian adalah orang yang tidak setuju masuknya Papua ke Indonesia dan sebagian lainnya anggota OPM. Namun beberapa dari mereka adalah keturunan ke dua. (Tlc/OL-7)

193 WNI Kembali Datang dari PNG

Senin, 23 November 2009 | 03:31 WIB

Jayapura, Kompas - Rombongan kedua repatriasi warga negara Indonesia asal Papua dan Papua Barat dari Papua Niugini tiba di Jayapura, Minggu (22/11). Sebanyak 193 orang diberangkatkan dari Port Moresby dalam dua kelompok dengan pesawat Hercules C-130.

Rombongan pertama terdiri atas 105 orang dan tiba di Jayapura sekitar pukul 10.45 WIT, sementara rombongan kedua sebanyak 88 orang tiba di Jayapura pukul 17.00 WIT.

Turun dari pesawat, mereka disambut tokoh dan pejabat Papua dengan jabatan tangan. Sambil menggendong anak-anak yang masih kecil atau menggandeng orang-orang tua, mereka berjalan sembari tersenyum menuju tempat pemeriksaan kesehatan dan dokumen keimigrasian.

Setelah diperiksa kesehatan dan kelengkapan dokumen keimigrasian, mereka dibawa ke Balai Latihan Tenaga Kerja Industri Provinsi Papua yang menjadi tempat penampungan sementara.

Sebelumnya, 143 orang telah direpatriasi dari Papua Niugini melalui Wewak dan sampai ke Jayapura pada 19 November. Sekitar 60 orang telah kembali ke kampung halaman mereka di Jayapura, Keerom, dan Merauke.

Dubes RI untuk Papua Niugini Bom Soerjanto, yang menyertai rombongan pertama, mengatakan, tahap pertama repatriasi dengan kepulangan 336 WNI asal Papua ini menjadi titik penting bagi tahap-tahap selanjutnya. ”Ini seperti merebut hati warga Papua di luar negeri. Kalau berhasil, repatriasi semacam ini tidak perlu diprogramkan. Mereka akan datang sendiri,” katanya.

Rombongan kedua ini terdiri atas WNI yang sebelumnya tinggal di daerah Buka, Daru, Rabaul, Kiunga, dan Port Moresby di Papua Niugini. Masih ada satu keluarga beranggotakan tiga orang yang akan datang dari Vanimo, mereka masuk ke Jayapura melalui jalur darat lewat perbatasan Skouw-Wutung pekan ini.

Kemanusiaan

Salah satu penggagas repatriasi WNI asal Papua, Frans Albert Yoku (57), kemarin mengatakan, repatriasi ini merupakan upaya kemanusiaan. ”Ini bukan seperti mengantar sekawanan sapi dari lokasi A ke lokasi B. Mereka pernah memiliki tempat ini, keluarga mereka juga di sini. Jangan sampai repatriasi ini menjadi proyek,” katanya.

Upaya repatriasi telah dimulai sekitar tahun 2006 dan bergulir hingga repatriasi massal tahun 2009 ini. Frans menuturkan, repatriasi itu dimulai dari proses konsultasi dan pendekatan kepada pihak-pihak pemangku kepentingan di Indonesia untuk menjajaki kemungkinan respons dari Pemerintah Indonesia.

Direncanakan, pada awal tahun depan, repatriasi akan kembali dilaksanakan mengingat anggaran pemerintah masih tersedia untuk itu. Berdasarkan data dari Direktorat Keamanan Diplomatik Departemen Luar Negeri, saat ini jumlah WNI asal Papua yang berada di PNG tercatat sekitar 25.000 orang dan yang tidak tercatat sebanyak 19.610 orang.

”Ke depan, kami akan memimpin gerakan ini dan, melalui suatu proses dan waktu, mereka semua akan kembali ke Papua,” kata Frans. (FRO)