Freeport Diminta Memberi Perhatian SDM Papua

Jumat, 26 Februari 2010 | 22:24 WIB

TIMIKA, KOMPAS.com - PT Freeport Indonesia diminta memberi perhatian khusus pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) orang Papua, terutama suku-suku yang ada di sekitar tambang.

"Saya minta Freeport tolong memperhatikan peningkatan kualitas SDM orang Papua sebab hampir semua suku asli yang ada di sekitar tambang belum terlalu merasakan hal ini," kata Anggota DPD Provinsi Papua Barat, Mervin Sadipun Komber, di Timika, Jumat (26/2/2010).

Ia mengatakan, kehadiran Freeport selama lebih dari 40 tahun menambang mineral tembaga dan emas di Tembagapura, Mimika, Papua belum maksimal memberikan peningkatan SDM suku-suku yang ada di sekitar tambang.

"Saya mau tanya berapa banyak orang Amungme dan Kamoro yang jadi doktor, yang disekolahkan Freeport. Saya kira penting sekali Freeport memberdayakan pemuda-pemuda Papua agar mereka tidak menjadi penonton di negeri mereka sendiri," tutur Komber yang asli berasal dari Fakfak Papua Barat itu.

Menurut dia, semua komponen di Papua terutama Mimika seperti Freeport, Pemda dan gereja harus bersama-sama serius memperhatikan pengembangan SDM mengingat kualitas hidup warga setempat masih tertinggal jauh dibanding dengan daerah lain.

"Kita tidak bisa salahkan siapa-siapa dengan kondisi yang terjadi selama ini. Pemda, gereja, lembaga adat, Freeport harus bergandengan tangan," imbau Komber.

PT Freeport Indonesia melalui Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) selama kurun waktu 13 tahun terakhir sejak 1997 memberikan dana beasiswa untuk para pelajar tujuh suku yang ada di sekitar tambang.

Sekretaris Eksekutif LPMAK, John Nakiaya mengatakan sudah ribuan pelajar dan mahasiswa asal tujuh suku di Mimika yang dibiayai dari dana kemitraan PT Freeport.

Selain beasiswa, LPMAK membangun fasilitas gedung sekolah, asrama, dukungan operasional guru-guru di Mimika dan lainnya dari dana kemitraan yang diberikan PT Freeport.

Sumber : 

http://regional.kompas.com/read/2010/02/26/22241230/Freeport.Diminta.Memberi.Perhatian.SDM.Papua

Gus Dur Terima Gelar "Bapak Demokrasi Papua"

Selasa, 26 Januari 2010 | 04:40 WIB

JAYAPURA, KOMPAS.com — Warga Papua memberikan penghargaan berupa gelar Bapak Demokrasi Papua kepada presiden ke-4 RI, almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pemberian gelar tersebut ditandai oleh penyerahan cendera mata berupa dua burung cenderawasih dalam kotak kaca kepada anak almarhum, Inayah Wahid.
   
Penghargaan itu diberikan dalam acara memperingati 10 tahun kembali nama Papua yang digelar di Gedung Olahraga Cenderawasih, Jayapura, yang juga ditandai oleh peluncuran buku berjudul Hai Tanahku Papua, Untukmu Pahlawan yang diterbitkan Konsensus Nasional Papua.
  
Ny Lilik CH Wahid, adik almarhum yang mendampingi Inayah, mengajak agar masyarakat Papua bekerja keras guna mencapai kesejahteraan dan memperbaiki diri sendiri.

"Kita sudah capek berwacana dan beretorika. Kini saatnya bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan," ajak Ny Lilik Wahid seraya menambahkan, dirinya yang saat ini berada di Komisi I DPR siap membantu Papua.
    
Sementara itu, Inayah, putri bungsu Gus Dur, mengatakan, dirinya bersama keluarga menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan rakyat Papua terhadap ayahandanya.
    
Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yoboisembut menuturkan, Gus Dur berjasa bagi Papua dengan telah mengembalikan nama Papua dari sebelumnya Irian Jaya.
   
"Selain itu, pendekatan yang dilakukan juga tidak lagi militeristik, melainkan lebih dialogis dengan menghargai HAM," kata Forkorus.

Sumber : http://regional.kompas.com/read/2010/01/26/04401549/Gus.Dur.Terima.Gelar..quot.Bapak.Demokrasi.Papua.quot.......

KRI Frans Kaisiepo 368 Dikukuhkan

Selasa, 9 Pebruari 2010 12:28 WIB

Surabaya (ANTARA) - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal TNI Djoko Santoso, Selasa, memimpin upacara pengukuhan KRI Frans Kaisiepo 368 di dermaga Pelabuhan Umum Biak, Papua.

Staf Dinas Penerangan Armatim Ahmad Darowi melaporkan dari Biak bahwa Panglima TNI juga meresmikan KRI Birang 831 dan KRI Mulga 832.

Dalam amanatnya, Panglima TNI mengatakan, pengukuhan KRI Frans Kaisiepo 368 dan peresmian KRI Birang 831 serta KRI Mulga 832 merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan TNI AL untuk menegakkan kedaulatan NKRI dalam yuridiksi laut nasional.

Upaya itu, kata Panglima TNI, merupakan bukti dari komitmen dan konsistensi negara dalam membangun kekuatan pertahanan yang cukup sesuai dengan doktrin, falsafah, dan konstitusi bangsa Indonesia.

Panglima TNI menyatakan, pemberian nama kapal perang dengan nama pahlawan nasional atau nama-nama ular berbisa yang mematikan merupakan pembangkit semangat patriotisme dan kebanggaan bagi sejuruh jajaran TNI, khususnya prajurit TNI AL.

Dalam acara itu, Gubernur Papua Barnabas Suebu selaku pimpinan adat mengukuhkan KRI Frans Kaiseipo secara adat, kemudian Komandan KRI Frans Kaisiepo menerima senjata adat.

Selain itu, pimpinan adat menyerahkan foto pahlawan nasional Frans Kaisiepo kepada Panglima TNI dan akhirnya diteruskan kepada Komandan KRI Frans Kaisiepo, Letkol Laut (P) Wasis Priyona.

Setelah itu, Panglima TNI memecahkan kendi (tempat air yang terbuat dari tanah) dengan memukulkan kendi ke lambung kiri KRI Frans Kaisiepo untuk menandai pengukuhan kapal perang itu.

Dalam kesempatan itu, Panglima TNI didampingi Kepala Staf TNI AL, Pangdam XVII Cenderawasih, Pangarmatim, Kapolda Papua, serta Dan Lantamal X.

KRI Frans Kaisiepo 368 merupakan jenis kapal korvet klas Sigma yang dibangun di galangan Schaelde Naval Shipbuilding (SNS) Vlissingen, Belanda.

Kapal itu memiliki berat 1.700 ton, panjang 90,71 meter, lebar 13,2 meter, dan kecepatan 28 knots dengan tenaga penggerak Diesel STC MAN.

Selain itu, kapal itu juga dilengkapi dengan terpedo 3A244S dengan dua peluncur, meriam, peluru kendali, dan persenjataan elektronik.

Kapal yang dikomandani Letkol Laut (P) Wasis Priyono, S.T. (lulusan AAL angkatan 37) dengan 80 personel awak kapal itu merupakan kapal ke-4 dari korvet klas Sigma milik TNI AL yang dibeli dari Belanda dengan kelebihan sebagai kapal patroli berkemampuan antikapal permukaan, antikapal selam, dan antipesawat udara.

Nama Frans Kaisiepo diambil dari nama seorang pahlawan nasional kelahiran Desa Wardo, Biak pada 10 Oktober 1921 dan meninggal dunia pada 10 April 1979 yang dimakamkan di TMP Cenderawasih Biak.

Frans Kaisiepo terlibat dalam konferensi Malino (1946) yang membicarakan pembentukan Republik Indonesia Serikat sebagai wakil dari Papua.

Frans Kaisiepo juga pernah mengusulkan nama Irian yang berasal dari bahasa Biak yang berarti beruap. Dia juga pernah menjabat sebagai Gubernur Papua pada tahun 1964 hingga 1973.

Sementara itu, KRI Mulga 832 merupakan kapal buatan Fasharkan Manokwari tahun 2009 yang dikomandani Kpt Laut (P) Dickry Rizanny Nurdiansyah (lulusan AAL angkatan 44 tahun 1998) yang masuk dalam jajaran Satuan Keamanan Laut (Satkamlatim) Lantamal XI Merauke.

Nama KRI Mulga diambil dari jenis ular yaitu ular Mulga (Pseudechis Australis) atau sering juga disebut "King Brown Snake" yang merupakan ular berbisa yang banyak ditemukan di Papua bagian tenggara.

Tugas pokok kapal patroli cepat kelas PC-40 itu melaksanakan peperangan permukaan terbatas dengan dilengkapi meriam kaliber 20 mm dan 12,7 mm.(E011/A038)

COPYRIGHT © 2010

sumber : http://www.antara.co.id/berita/1265693315/kri-frans-kaisiepo-368-dikukuhkan

PU Alokasikan Rp1,5 Triliun untuk Infrastruktur Papua

Minggu, 21 Februari 2010 13:17 WIB

Penulis : Dani Prasetya

JAKARTA--MI: Kementerian Pekerjaan Umum menganggarkan Rp1,5 triliun sebagai alokasi pembangunan infrastruktur jalan di Papua. Alokasi yang berasal dari APBN 2010 itu termasuk untuk mendukung program lahan pertanian skala besar (food estate) yang dicanangkan di Merauke.

Untuk membangun program food estate itu, Merauke membutuhkan dukungan infrastruktur sumber daya air (SDA) dan jalan. Untuk penyediaan infrastruktur air, Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum akan menangani hal yang nantinya akan berfungsi sebagai pemasok kebutuhan air di kawasan industri.
Sementara untuk infrastruktur jalan, Ditjen Bina Marga mengalokasikan dana untuk pembangunan jalan akses dari pusat produksi menuju pusat distribusi akhir.

Ditjen Bina Marga melakukan pembagian anggaran Rp1,1 trilun untuk Papua dan Rp560 miliar untuk Papua Barat. Di antaranya, Merauke mendapat alokasi sebesar Rp 162 miliar. "Alokasi tersebut akan digunakan untuk perbaikan jalan nasional dan ruas strategis," ungkap Direktur Bina Program Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Taufik Widjoyono, di Jakarta, Minggu (21/2).

Saat ini, terdapat 605 km jalan nasional, 233 km jalan provinsi, dan 1.033 km jalan kabupaten di Merauke. Sayangnya, dari porsi jalan nasional itu hanya separuhnya berkondisi baik dan sedang. Bahkan, baru 227 km yang beraspal. Sisanya rusak ringan.

Padahal jalan nasional sepanjang 605 km itu menghubungkan Merauke-Tanah Merah-Digul yang menjadi pusat produksi. "Oleh karena itu kita fokus pada pembiayaan jalan nasional. Untuk provinsi kita memfasilitasi saja karena sudah ada DAK (dana alokasi khusus) dan Otsus (otonomi khusus)," tutur dia.

Terkait program food estate pun, jelas dia, pemerintah tidak berencana untuk menambah panjang jalan. Pasalnya, jalan eksisting belum mencapai lalu lintas harian yang padat. Dalam waktu beberapa jam, dalam sebuah jalan yang panjang baru ditemui satu mobil yang berpapasan. Oleh karena itu, pemerintah hanya akan berupaya meningkatkan kondisi jalan, tidak pada penambahan panjang jalan.

"Tahap pertama, fokus pada pengembalian fungsi jalan yang rusak berat menjadi fungsional. Lalu secara bertahap, kita aspal dan lebarkan. Terutama jalan yang menjangkau sawah di kawasan food estate," jelasnya.

Untuk masalah anggaran, Papua juga mendapatkan alokasi dari pos lain, tidak hanya menunggu DAK dari Kementerian Pekerjaan Umum. Sebagai daerah otonomi khusus dan otonomi khusus percepatan pembangunan infrastruktur, daerah itu juga mendapat anggaran khusus untuk pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan bandara. Alokasi tersebut sekitar 75% dikhususkan untuk pengembangan jalan.

"Infrastruktur utama seperti jalan, pelabuhan, dan jembatan akan dibangun pemerintah. Sementara investor hanya akan membangun infratruktur terkait pertanian," papar dia.

Untuk wilayah Papua dan Papua Barat, pemerintah mengambil alih pengelolaan 11 ruas strategis yang juga berfungsi menghubungkan kawasan industri ke pusat distribusi secara multimoda. Ruas tersebut yaitu Sorong-Makbon, Sorong-Manokwari, Fakfak-Kokas-Hurimber-Bomberay, Manokwari-Mameh-Binuni, Nabire-Enarotali, Serui-Menawi-Saubeba, Timika-Mapurujaya-Pomako, Merauke-Waropko, Jayapura-Wamena, Jayapura-Sarmi, dan Hamadi-Holtekamp-Koya-Skow. (*) 

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/read/2010/02/21/124625/130/101/PU-Alokasikan-Rp15-Triliun-untuk-Infrastruktur-Papua

Nicolaas Jouwe Siap Jadi Mitra Pemerintah dalam Membangun Papua

Senin, 25/01/2010 15:12 WIB
Mega Putra Ratya - detikNews

Jakarta - Tokoh gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Nicolas Jouwe yang telah menetap lebih dari 40 tahun di Belanda kembali ke tanah kelahirannya di Papua. Nicolas siap berkerjasama dengan pemerintah untuk membangun kembali tanah Papua.

"Beliau kembali ke Papua dan menetap guna membantu pembangunan di sana," ujar Menko Kesra Agung Laksono saat menerima kedatangan Nicolaas dikantor Menko Kesra, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (25/1/2010).

Agung mengatakan, keberadaan Nicolas di Belanda selama 40 tahun karena ada perbedaan pandangan dengan pemerintah tentang Papua. Namun saat ini, Nicolas menurut Agung, telah menyadari bahwa yang diperjuangkan selama ini berbeda terutama pembangunan di papua.

"Perhatian pemerintah dan kondisi politik sudah berbeda terhadap Papua. Setelah melihat sendiri perkembangan tahap demi tahap, beliau kembali ke papua," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Nicolas menyampaikan rencananya untuk mengirim surat kepada Presiden SBY terkait permohonan Nicolaas untuk Papua di masa yang akan datang.

"Saya berencana menyampaikan pikiran pribadi kepada Presiden SBY dalam surat permohonan kepada presiden," kata Nicolas.

Dalam surat yang dibacakan oleh anak Nicolas, Frans Albert Joku, di depan Menko Kesra dan para wartawan, Nicolas ingin menyampaikan sembilan saran dan pendapat dalam pernyataan sebagai masukan yang berkaitan dengan isu permasalahan di tanah Papua.

Sembilan isi pernyatan dalam surat permohonan kepada presiden itu di antaranya membentuk badan pengawas otonomi khusus dan meminta presiden untuk bertemu tokoh papua. "Kita siap bekerja dengan pemerintah menjadi mitra," imbuhnya.

Nicolaas juga menjawab pertanyaan wartawan terkait sering terjadinya penembakan kepada karyawan PT Freeport di Papua. Nicolas mengaku menyesal atas terjadinya peristiwa tersebut.

"Berita serupa itu tentu tidak menyenangkan. Saya tidak bisa kasih jawaban lain selain menyesal," ujar pria berusia 85 tahun ini.

Nicolas mengatakan, solusi untuk masalah itu adalah berusaha sedapat mungkin mendampingi dan selidiki seluk-beluk permasalahannya.

"Karena jika tidak ada sebab tidak akan terjadi penembakan itu. Itu perbuatan berlebihan yang tidak berprikemanusiaan," jelas Nicolas yang menggunakan tongkat dalam berjalan ini.
  (mpr/irw) 

Sumber : http://www.detiknews.com/read/2010/01/25/151249/1285637/10/nicolaas-jouwe-siap-jadi-mitra-pemerintah-dalam-membangun-papua