Minggu, 21 Februari 2010 13:17 WIB
Penulis : Dani Prasetya
JAKARTA--MI: Kementerian Pekerjaan Umum menganggarkan Rp1,5 triliun sebagai alokasi pembangunan infrastruktur jalan di Papua. Alokasi yang berasal dari APBN 2010 itu termasuk untuk mendukung program lahan pertanian skala besar (food estate) yang dicanangkan di Merauke.
Untuk membangun program food estate itu, Merauke membutuhkan dukungan infrastruktur sumber daya air (SDA) dan jalan. Untuk penyediaan infrastruktur air, Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum akan menangani hal yang nantinya akan berfungsi sebagai pemasok kebutuhan air di kawasan industri.
Sementara untuk infrastruktur jalan, Ditjen Bina Marga mengalokasikan dana untuk pembangunan jalan akses dari pusat produksi menuju pusat distribusi akhir.
Ditjen Bina Marga melakukan pembagian anggaran Rp1,1 trilun untuk Papua dan Rp560 miliar untuk Papua Barat. Di antaranya, Merauke mendapat alokasi sebesar Rp 162 miliar. "Alokasi tersebut akan digunakan untuk perbaikan jalan nasional dan ruas strategis," ungkap Direktur Bina Program Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Taufik Widjoyono, di Jakarta, Minggu (21/2).
Saat ini, terdapat 605 km jalan nasional, 233 km jalan provinsi, dan 1.033 km jalan kabupaten di Merauke. Sayangnya, dari porsi jalan nasional itu hanya separuhnya berkondisi baik dan sedang. Bahkan, baru 227 km yang beraspal. Sisanya rusak ringan.
Padahal jalan nasional sepanjang 605 km itu menghubungkan Merauke-Tanah Merah-Digul yang menjadi pusat produksi. "Oleh karena itu kita fokus pada pembiayaan jalan nasional. Untuk provinsi kita memfasilitasi saja karena sudah ada DAK (dana alokasi khusus) dan Otsus (otonomi khusus)," tutur dia.
Terkait program food estate pun, jelas dia, pemerintah tidak berencana untuk menambah panjang jalan. Pasalnya, jalan eksisting belum mencapai lalu lintas harian yang padat. Dalam waktu beberapa jam, dalam sebuah jalan yang panjang baru ditemui satu mobil yang berpapasan. Oleh karena itu, pemerintah hanya akan berupaya meningkatkan kondisi jalan, tidak pada penambahan panjang jalan.
"Tahap pertama, fokus pada pengembalian fungsi jalan yang rusak berat menjadi fungsional. Lalu secara bertahap, kita aspal dan lebarkan. Terutama jalan yang menjangkau sawah di kawasan food estate," jelasnya.
Untuk masalah anggaran, Papua juga mendapatkan alokasi dari pos lain, tidak hanya menunggu DAK dari Kementerian Pekerjaan Umum. Sebagai daerah otonomi khusus dan otonomi khusus percepatan pembangunan infrastruktur, daerah itu juga mendapat anggaran khusus untuk pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan bandara. Alokasi tersebut sekitar 75% dikhususkan untuk pengembangan jalan.
"Infrastruktur utama seperti jalan, pelabuhan, dan jembatan akan dibangun pemerintah. Sementara investor hanya akan membangun infratruktur terkait pertanian," papar dia.
Untuk wilayah Papua dan Papua Barat, pemerintah mengambil alih pengelolaan 11 ruas strategis yang juga berfungsi menghubungkan kawasan industri ke pusat distribusi secara multimoda. Ruas tersebut yaitu Sorong-Makbon, Sorong-Manokwari, Fakfak-Kokas-Hurimber-Bomberay, Manokwari-Mameh-Binuni, Nabire-Enarotali, Serui-Menawi-Saubeba, Timika-Mapurujaya-Pomako, Merauke-Waropko, Jayapura-Wamena, Jayapura-Sarmi, dan Hamadi-Holtekamp-Koya-Skow. (*)
Untuk membangun program food estate itu, Merauke membutuhkan dukungan infrastruktur sumber daya air (SDA) dan jalan. Untuk penyediaan infrastruktur air, Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum akan menangani hal yang nantinya akan berfungsi sebagai pemasok kebutuhan air di kawasan industri.
Sementara untuk infrastruktur jalan, Ditjen Bina Marga mengalokasikan dana untuk pembangunan jalan akses dari pusat produksi menuju pusat distribusi akhir.
Ditjen Bina Marga melakukan pembagian anggaran Rp1,1 trilun untuk Papua dan Rp560 miliar untuk Papua Barat. Di antaranya, Merauke mendapat alokasi sebesar Rp 162 miliar. "Alokasi tersebut akan digunakan untuk perbaikan jalan nasional dan ruas strategis," ungkap Direktur Bina Program Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Taufik Widjoyono, di Jakarta, Minggu (21/2).
Saat ini, terdapat 605 km jalan nasional, 233 km jalan provinsi, dan 1.033 km jalan kabupaten di Merauke. Sayangnya, dari porsi jalan nasional itu hanya separuhnya berkondisi baik dan sedang. Bahkan, baru 227 km yang beraspal. Sisanya rusak ringan.
Padahal jalan nasional sepanjang 605 km itu menghubungkan Merauke-Tanah Merah-Digul yang menjadi pusat produksi. "Oleh karena itu kita fokus pada pembiayaan jalan nasional. Untuk provinsi kita memfasilitasi saja karena sudah ada DAK (dana alokasi khusus) dan Otsus (otonomi khusus)," tutur dia.
Terkait program food estate pun, jelas dia, pemerintah tidak berencana untuk menambah panjang jalan. Pasalnya, jalan eksisting belum mencapai lalu lintas harian yang padat. Dalam waktu beberapa jam, dalam sebuah jalan yang panjang baru ditemui satu mobil yang berpapasan. Oleh karena itu, pemerintah hanya akan berupaya meningkatkan kondisi jalan, tidak pada penambahan panjang jalan.
"Tahap pertama, fokus pada pengembalian fungsi jalan yang rusak berat menjadi fungsional. Lalu secara bertahap, kita aspal dan lebarkan. Terutama jalan yang menjangkau sawah di kawasan food estate," jelasnya.
Untuk masalah anggaran, Papua juga mendapatkan alokasi dari pos lain, tidak hanya menunggu DAK dari Kementerian Pekerjaan Umum. Sebagai daerah otonomi khusus dan otonomi khusus percepatan pembangunan infrastruktur, daerah itu juga mendapat anggaran khusus untuk pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan bandara. Alokasi tersebut sekitar 75% dikhususkan untuk pengembangan jalan.
"Infrastruktur utama seperti jalan, pelabuhan, dan jembatan akan dibangun pemerintah. Sementara investor hanya akan membangun infratruktur terkait pertanian," papar dia.
Untuk wilayah Papua dan Papua Barat, pemerintah mengambil alih pengelolaan 11 ruas strategis yang juga berfungsi menghubungkan kawasan industri ke pusat distribusi secara multimoda. Ruas tersebut yaitu Sorong-Makbon, Sorong-Manokwari, Fakfak-Kokas-Hurimber-Bomberay, Manokwari-Mameh-Binuni, Nabire-Enarotali, Serui-Menawi-Saubeba, Timika-Mapurujaya-Pomako, Merauke-Waropko, Jayapura-Wamena, Jayapura-Sarmi, dan Hamadi-Holtekamp-Koya-Skow. (*)
Sumber : http://www.mediaindonesia.com/read/2010/02/21/124625/130/101/PU-Alokasikan-Rp15-Triliun-untuk-Infrastruktur-Papua
Tidak ada komentar:
Posting Komentar