Senin, 25 Januari 2010

TMII Akan Bangun Anjungan Papua Barat

Bekasi, 14 Januari 2010 12:46
Manajemen Taman Mini Indonesia Indah (TMII) akan membangun anjungan provinsi Papua Barat, di lahan terpisah dari enam provinsi pemekaran lainnya, yakni di sisi utara belakang Taman Burung.

Humas TMII Jerri Lahama, di TMII, Kamis (14/1) mengatakan, anjungan Papua Barat keberadaannya diperlukan di TMII untuk merepresentasikan seluruh provinsi di Indonesia berikut adat dan budayanya.

"Masih ada lahan lain di sisi selatan yang bisa digunakan untuk anjungan Papua Barat. Walaupun nanti terpisah TMII akan selalu mementingkan pengunjung untuk bisa menikmati keseluruhan anjungan," ujarnya.

Ia mengatakan, dengan menerapkan jalur lalu lintas searah jarum jam dan kendaraan yang lewat satu arah maka anjungan baru tersebut tetap akan mudah dijangkau pengunjung.

Pihak TMII, menurut Jerri, hanya menyediakan lahan, sedangkan untuk pembangunan fisik bangunan, isi dan keperluan displai diserahkan ke daerah bersangkutan.

Dari sisi wisatawan asing, wilayah di Indonesia timur terutama Papua menjadi anjungan favorit sendiri, selain anjungan Sumbar, Sulsel, Bali dan Jawa, sehingga anjungan Papua sudah sepatutnya dibangun.

Nantinya setelah tersedia lahan untuk Papua Barat, manajemen akan menyampaikan ke pemerintah provinsi setempat agar segera bisa dilakukan pembangunannya.

Untuk provinsi pemekaran lain seperti Maluku Utara, Banten, Sulawesi Barat, Bangka Belitung, Gorontalo dan Keppri sudah memiliki anjungan sendiri di TMII dan kini sudah ramai dikunjungi wisatawan.

"Keenam provinsi yang memiliki anjungan disebut anjungan terpadu yang letaknya berada di sisi utara dekat taman burung," tegasnya.

Bagi provinsi yang sudah memiliki anjungan, pemerintah daerah setempatlah yang merawat, mengisi acara, memajang displai. Ada kecendrungan beberapa provinsi ingin melakukan pengembangan seperti Sumatera Utara yang menambahkan rumah Deli dan Karo serta Kalbar dengan rumah Baluknya.

Terkait dengan kegiatan pagelaran seni dan budaya di setiap anjungan, Jerri menyatakan beberapa daerah sudah rutin menampilkan kegiatan terutama provinsi di pulau Jawa, beberapa provinsi di Sumatera dan yang masih agak kurang dari provinsi di Sulawesi.

Untuk provinsi pemekaran yang rutin melaksanakan pagelaran dan paket khusus diantaranya Bangka Belitung dan Banten sesuai "Calender of event" dari TMII.

Beberapa provinsi dianjungannya juga sudah menyediakan makanan khas daerah seperti Sulawesi Utara dengan bubur Manado dan NAD dengan mie Acehnya yang bisa dinikmati oleh setiap pengunjung. [TMA, Ant]

Sumber : http://www.gatra.com/2010-01-14/artikel.php?id=133897 

Papua Bagian NKRI Sudah Final

Repost dari : http://mimbar-opini.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=3803

Oleh redaksi
Senin, 24-Agustus-2009, 05:38:33

Papua merupakan pulau yang kaya akan kekayaan alam dan keragaman budaya, yang tidak terpisahkan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah masuknya Irian Barat (Papua) ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah benar, sehingga Papua bagian NKRI sudah final, dan tidak perlu dipertanyakan dan diutak-atik lagi.

Saya sangat setuju dengan pendapat Tokoh Pejuang Papua, bapa Ramses Ohee bahwa proses masuknya Papua dalam NKRI sudah melalui cara yang benar dan diakui dunia internasional. Bila ada sejumlah kalangan yang masih mempersoalkan sejarah masuknya Papua ke dalam wilayah Indonesia yang telah ditetapkan melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969 silam, berarti mereka tidak tahu proses sejarah tersebut. Bapa Ramses Ohee menilai ada pihak-pihak yang sengaja membelokkan sejarah Papua untuk memelihara konflik di Tanah Papua. Sejarah masuknya Papua ke dalam NKRI sudah benar, hanya saja dibelokkan sejumlah warga tertentu yang kebanyakan generasi muda.

Lebih lanjut bapa Ramses Ohee menjelaskan, fakta sejarah menunjukkan keinginan rakyat Papua bergabung dengan Indonesia sudah muncul sejak pelaksanaan Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Sayangnya, masih ada yang beranggapan bahwa Sumpah Pemuda tidak dihadiri pemuda Papua. Ini keliru, karena justru sebaliknya, para pemuda Papua hadir dan berikrar bersama pemuda dari daerah lainnya. Ayah saya, Poreu Ohee adalah salah satu pemuda Papua yang hadir pada saat itu. Adapun mengenai pihak-pihak yang memutarbalikkan sejarah dan masih menyangkal kenyataan integrasi Papua ke dalam NKRI, pihaknya tidak menyalahkan mereka karena minimnya pemahaman atas hal tersebut. Hal yang perlu disadari adalah bahwa keberadaan negara merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga seharusnya disyukuri dengan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan di Papua.

Berdasarkan catatan sejarah, pada 1 Oktober 1962 pemerintah Belanda di Irian Barat menyerahkan wilayah ini kepada Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) hingga 1 Mei 1963. Setelah tanggal tersebut, bendera Belanda diturunkan dan diganti bendera Merah Putih dan bendera PBB. Selanjutnya, PBB merancang suatu kesepakatan yang dikenal dengan New York Agreement untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat Irian Barat melakukan jajak pendapat melalui Pepera pada 1969 yang diwakili 175 orang sebagai utusan dari delapan kabupaten pada masa itu. Hasil Pepera menunjukkan rakyat Irian Barat setuju untuk bersatu dengan pemerintah Indonesia.

Saya berharap kepada semua pihak untuk mendukung pembangunan Papua, dan jangan mempersoalkan masa lalu, karena masuknya Papua dalam NKRI sudah final, dan tidak bisa diganggu gugat. Papua bagian sah Indonesia.

Johan Wanggai
Jl. Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat
Email: johanwang@plasa.com

Rabu, 20 Januari 2010

Nicolaas Youwe: Papua adalah Bagian Integral RI

Tokoh Papua Nicolaas Youwe yang sudah 46 tahun berada di Belanda akhirnya memutuskan kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Republik Indonesia.

Senin (11/1), di Bandara Schiphol, Youwe yang didampingi Fabiolla Irianni Ohei, Staf Khusus Kepresidenan yang juga anggota tim penanganan bencana alam rawan pangan di kabupaten pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya, sempat memberikan keterangan kepada wartawan. Dubes RI untuk Belanda Junus Effendi Habibie juga menjelaskan mengenai riwayat Nicolaas Youwe.

Berikut petikan wawancara dengan Youwe.

Sekitar 46 tahun Anda berjuang untuk mengibarkan Bendera Bintang Kejora bagi kemerdekaan Papua lepas dari Republik Indonesia.

Correct (benar),” potong Nicolaas Youwe.

Namun hari ini (Senin, 11/1) beberapa jam lagi Anda akan kembali ke Nusantara sebagai warga negara Indonesia. Bagaimana penjelasan dan perasaan Anda saat ini?

Saya sangat bergembira, karena saya akan kembali ke tanah airku – Indonesia. Bagi saya masalah yang dihadapi oleh masyarakat Papua, sama dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Apa yang dirasakan oleh Papua, juga dirasakan di Aceh atau di Batak, atau di Kalimantan. Karena Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Republik Indonesia.

Ada usaha sementara pihak untuk mewujudkan/memperjuangkan adanya dialog antara pemerintah pusat dengan berbagai kelompok yang berjuang untuk memisahkan Papua dari RI. Komentar Anda?

Dialog yang dimaksudkan, yang dicita-citakan itu tidak lain dari pada pertukaran pendapat di antara anggota-anggota keluarga. Indonesia itu terdiri dari suatu familie (keluarga) yang besar. Jadi pertukaran pendapat atau dialog antara keluarga itu akan terus terjadi. Kalau dimaksudkan dengan suatu dialog untuk cerai-beraikan satu bangsa (Indonesia) itu yang terjadi, maka hal itu tidak akan ada, tidak akan diikuti dan juga tidak akan dipraktekkan.

Bagaimana dengan kegiatan Anda di gerakan separatis Papua?

Mengenai gerakan separatis Papua itu, karena diajak. Anda tahu. Setelah kemerdekaan Indonesia diploklamirkan dan Indonesia berdaulat dari Sabang sampai ke Merauke di dunia ketika itu sengaja dipecahkan. Sengaja dijauhkan dari Indonesia yang sudah diproklamirkan kemerdekaannya oleh Sukarno-Hatta. Dan dipupuk berdasarkan penentuan-penentuan yang dikutip dari Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Pada tahun 1955 diorganisir satu konferensi Asia Afrika di Bandung, yang menelorkan Bandung Charter, Dasasila Bandung.

Sekitar lima tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1961 Bandung Charter itu dipraktekkan. Orang yang tadi-tadinya menjadi Sekretaris dari Komisi Politik dalam Konferensi AA di Bandung itu diangkat menjadi Sekretaris Jenderal dari PBB, yaitu U Thant dari Birma. Dia mengajukan dengan sendirinya Deklarasi mengenai Pemberian Kemerdekaan kepada Wilayah-wilayah yang Belum Berpemerintahan Sendiri. Jadi pemerintah Belanda pegang itu dan memaklumkan kepada kami orang-orang Papua: “Kamu ada kans merdeka”. Sebab di artikel 3 dari Deklarasi itu dikatakan, “kekurangan di segi-segi politik, ekonomi, sosial dan pendidikan, tidak boleh dijadikan dalih untuk menghambat kemerdekaan”.

Tetapi satu kekeliruan, bahwa artikel 3 dari Deklarasi itu diambil oleh pemerintah Belanda dan dimasukkan pada Papua punya hak, yang berdasarkan artikel 3 ini untuk menjadikan Papua merdeka. Tetapi dalam Deklarasi tersebut ada tujuh artikel. Kenapa pemerintah Belanda hanya mengambil artikel 3 itu saja dan enam artikel lainnya ditinggalkan. Hal ini mengherankan sekali. Kenapa artikel 3 ini yang diambil untuk memerdekakan Papua sendiri di luar Indonesia. Ini juga tidak adil. Sebab kalau begitu, seluruh Deklarasi itu mesti ditiadakan.

Dan oleh karena itu diselenggarakanlah Pepera di 8 Kabupaten Papua (Irian Barat). Semuanya memilih dengan suara bulat, bahwa Irian Barat merupakan bagian mutlak dari Republik Indonesia. Dan berdasarkan Resolusi PBB No. 2504 pada Sidang Umum PBB 19 November 1969, dengan 82 negara yang setuju, melawan nol (tidak ada yang tidak setuju), dan 30 negara abstain menunjukkan, bahwa dunia Internasional sudah mengakui keabsahan Pepera 1969. Dan jelaslah bahwa Papua adalah bagian integral dari Republik Indonesia. Dan Indonesia sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diproklamirkan oleh Sukarno-Hatta. Dan rakyat Papua seluruhnya menyatakan, bahwa kami mau hidup selama-lamanya di dalam Republik Indonesia sebagai satu bangsa yang merdeka, yang berwilayah dari Sabang sampai ke Merauke. Amin!

Apa jadwal kegiatan Anda dalam waktu dekat ini setelah tiba di tanah air?

Jadwal kegiatan yang terdekat setelah tiba di tanah air adalah mengurus rumah tangga dulu lah. [asa]

Keterangan foto:
Dubes Junus Effendi Habibie mengucapkan selamat jalan kepada Nicolaas Youwe yang siap berangkat ke tanah air, Senin (11/1). (Foto: Rakyat Merdeka Online
 
Sumber : http://www.rakyatmerdeka.co.id/hetbericht/hal/1/view/64/SEPARATISME--Nicolaas-Youwe:-Papua-adalah-Bagian-Integral-RI-

TOKOH OPM Pulang Kampung, Jouwe Ajak Bangun Papua

Rabu, 13 Januari 2010

JAKARTA (Suara Karya): Tokoh pergerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang selama 40 tahun bermukim di Belanda, Nicholaas Jouwe (85) menyatakan siap meninggalkan Belanda dan pulang ke Tanah Air Indonesia untuk selama-lamanya. Ia juga mengajak seluruh rakyat Papua untuk membangun tanah Papua bersama rakyat Indonesia lainnya.

"Papua merupakan daerah yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Tanah Air Indonesia yang wilayahnya dari Sabang hingga Merauke," kata Nicholaas, menjawab pertanyaan wartawan, usai diterima Menko Kesra Agung Laksono, di Kemenko Kesra, Selasa.

Nicholaas memang sudah sangat rindu pulang ke kampung halamannya. Apalagi pada Maret 2009 lalu, dia bersama dua anaknya menyempatkan diri mengunjungi kampung kelahirannya di Pulau Kayu yang terletak berhadapan langsung dengan Kota Jayapura. Pada Maret 2009, Nicholaas setelah mengunjungi Tanah Papua dan hendak kembali ke Belanda menyempatkan diri beraudiensi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta.

Dengan tegas Nicholaas menyatakan, suara-suara yang dilontarkan oleh mereka yang masih mengaku sebagai anggota OPM hanya omong kosong belaka. Itu hanya suara anak-anak muda yang sebenarnya tidak tahu apa-apa. Mereka hanya bisa berteriak, OPM, OPM merdeka, padahal tidak tahu apa-apa," ujar Nicholaas yang duduk diapit oleh Menko Kesra Agung Laksono dan Menteri Perhubungan Freddy Numberi.

Dia menyebutkan, seperti halnya dengan persoalan di belahan dunia lainnya, yang terjadi di Papua juga masalah perut. "Untuk itu, saya senang pemerintah Indonesia tak henti-hentinya membangun Tanah Papua demi kesejahteraan rakyatnya. Kita ini satu bangsa, dan satu negara Indonesia yang berwilayah dari Sabang hingga Merauke," katanya menambahkan.

Isu Kesejahteraan

Sementara itu, Menko Kesra Agung Laksono mengemukakan, pihaknya telah melakukan diskusi dengan Nicholaas Jouwe dan yang bersangkutan telah bertekad bersama-sama rakyat membangun daerah yang dulu bernama Irian Jaya atau Irian Barat tersebut, sebagai bagian mutlak dan tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan penuh keakraban bernada canda, Agung Laksono mengomentari Nicholaas. "Pak Nicholaas tadi sengaja kami suguhi makan siang dengan menu Indonesia. Katanya sotonya nikmat sekali," ucap Menko Kesra.

Di tempat yang sama, Freddy Numberi menyebutkan, berkat kepemimpinan Presiden SBY Nicholaas Jouwe bisa pulang ke Tanah Air setelah sekian lama berada di Negeri Belanda. "Intinya, pada waktu itu, mereka meninggalkan Indonesia karena rasa tidak puas akibat masalah ekonomi," kata Freddy.

Karena itu, pemerintah saat ini telah bertekad membangun Papua dari ketertinggalannya dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

Pemerintah, menurut Freddy, setiap tahun menganggarkan dana sekitar Rp 22 triliun untuk membangun Papua. "Begitu besar dana yang digulirkan untuk membangun Papua ini guna menjawab tantangan masyarakat yang tidak puas akibat masalah ekonomi.

"Jika rakyat Papua talah sejahtera dan perutnya telah terisi dengan baik dan anak-anak dapat sekoilah, maka teriakan merdeka makin lama akan makin redup," katanya. (Singgih BS)

Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=244078

Tokoh OPM Nicolaas Jouwe: Papua Bagian tak Terpisahkan Indonesia

Selasa, 12 Januari 2010, 17:59 WIB
west-papua.nl


JAKARTA--Tokoh pergerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM), Nicolaas Jouwe (86 tahun) mengaku dirinya kembali ke Indonesia dan akan menetap tinggal di Indonesia setelah selama 40 tahun bermukim di Belanda. Ia juga mengajak seluruh rakyat Papua untuk membangun tanah Papua bersama rakyat Indonesia lainnya.

"Saya pulang ke Tanah Air Indonesia untuk selama-lamanya," katanya saat konferensi pers usai rapat dengan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Agung Laksono dan Menteri Perhubungan (Menhub), Freddy Numberi di kantor Menkokesra, Jakarta, Senin (12/1).

Ia menegaskan OPM dan Indonesia sama-sama merupakan bangsa Indonesia. Dan tidak lagi membicarakan masalah pertentangan Papua dan Indonesia. "Papua merupakan daerah yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Tanah Air Indonesia yang wilayahnya dari Sabang hingga Merauke,” ujarnya.

Kini, kata Nicolaas, saatnya untuk membicarakan program-program untuk membangun tanah air ini. "Saya bangga Indonesia merupakan negara empat terbesar didunia dan negara Islam terbesar. Mari kita bangun tanah air kita," ajaknya.

Nicolaas menyatakan bahwa suara-suara yang dilontarkan menuntut kemerdekaan oleh mereka yang masih mengaku sebagai anggota OPM hanya omong kosong belaka. “Itu hanya suara anak-anak muda yang sebenarnya tidak tahu apa-apa. Mereka hanya bisa berteriak, ‘OPM, OPM merdeka, padahal tidak tahu apa-apa,” ujar Nicolaas.

Menhub, Freddy Numberi sebagai anak kelahiran Papua mengatakan seperti halnya dengan persoalan di belahan dunia lainnya, yang terjadi di Papua juga masalah perut. “Terima kasih dibawah pimpinan SBY, tokoh ini (Nicolaas) bisa kembali ke tanah air setelah lama tinggal di Belanda. Intinya orang-orang yang mengaku OPM tersebut tidak puas dengan ekonomi. Yang penting kita pikirkan bagaimana membangun Papua," katanya.

Indonesia juga telah memberikan dana sebesar Rp 22 Triliun untuk membangun Papua. "Papua harus sejahtera. Pemerintah Pusat harus memikirkan bagaimana mendrive pembangunan di Papua lebih baik lagi, hampir semua bupati dan gubernur orang Papua," ujarnya.

Menkokesra, Agung Laksono mengatakan pihaknya telah melakukan diskusi dengan Nicolaas Jouwe. Menurutnya yang bersangkutan telah bertekad untuk bersama-sama rakyat membangun daerah yang dulu bernama Irian Jaya atau Irian Barat tersebut, serbagai bagian mutlak dan tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kami bersama Menhub mengajak masyarakat Papua membangun kembali Papua kedepan. Kita merupakan satu kesatuan dari Sabang sampai Merauke berpijak pada demokratisasi dan keadilan," katanya.

Agung menegaskan tidak ada yang pemerintah janjikan pada tokoh OPM ini. Pemerintah hanya ingin Papua menjadi bagian integral, menjadi satu bangsa. Semakin kokoh dengan kesatuan Indonesia. "Kami bertemu untuk membicarakan hal yang baik kedepan," katanya.

Red: krisman
Reporter: Desy Susilawati

sumber : http://www.republika.co.id/berita/100792/papua_bagian_tak_terpisahkan_indonesia

Selasa, 19 Januari 2010

PEMUDA PAPUA HARUS PAHAM SEJARAH BANGUN KARAKTER

Jayapura, 28/10 (Antara/FINROLL News) - Pemuda Papua harus bisa memahami dan memaknai sejarah nasional dalam rangka membangun karakter masyarakat yang berkualitas sebagai modal pembangunan.

"Pemahaman sejarah ini terutama yang berkaitan dengan kondisi Tanah Papua sejak masa perjuangan melawan penjajah, jaman kemerdekaan dan ketika Irian Barat menjadi bagian integral dari Indonesia," ujar tokoh masyarakat yang juga mantan pejuang Trikora, Andreas Soenarto di Jayapura, Rabu.

Selanjutnya dia mengatakan, sebagian besar masyarakat, terutama generasi muda dan para pejabat pemerintah belum memahami dan memaknai sejarah Papua secara komprehensif sehingga karakter untuk mengabdi, membangun dan berkorban dalam membangun Papua kurang terbentuk dangan baik.

Padahal, dalam perjalanan sejarah nasional Indonesia ketika melawan Belanda, Papua pernah dijadikan tempat pembuangan tahanan politik pada saat itu.

Salah satu tempat pengasingan yang cukup terkenal adalah Boven Digoel, yang sejak 2002 menjadi kabupaten dengan Ibu Kota Tanah Merah. Letaknya di sebelah utara Kabupaten Merauke dan berbatasan dengan negara tetangga Papua New Guinea (PNG) di sebelah timur.

Diantara tokoh-tokoh pergerakan yang pernah dibuang ke Boven Digoel adalah Sayuti Melik, Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir.

"Justru dari tempat tahanan inilah lahir para pejuang nasional yang semakin memperkuat barisan perjuangan Indonesia," kata Soenarto yang di tahun 1977 menerima Satya Lencana Pepera sebagai penghargaan atas keaktivannya dalam melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Papua tahun 1969.

Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti bahwa secara historis Papua telah terlibat dalam sejarah nasional Indonesia.

Setelah kemerdekaan Indonesia, perjuangan dilanjutkan untuk mempertahankan Irian Barat sebagai satu kesatuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan perjuangan Tri Komando Rakyat (Trikora), Irian Barat dinyatakan masuk ke Indonesia terhitung 1 Mei 1963.

Pemahaman sejarah ini dapat diakomodir melalui program pendidikan baik formal maupun informal untuk membentuk masyarakat Papua yang berkarakter pejuang.

Dia menegaskan, dengan status Otonomi Khusus (Otsus) yang telah diatur dalam UU No.21/2001 dan aparat yang cukup kompeten serta anggaran daerah yang menunjang hinggga mencapai trilyunan rupiah, seharusnya Papua dapat lebih cepat membangun sehingga dapat bersaing dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

Selain itu, sumberdaya alam yang melimpah menjadi modal berharga bagi provinsi paling timur Indonesia ini dalam membangun daerah, lanjutnya.

Sumber : http://news.id.finroll.com/news/14-berita-terkini/160788-pemuda-papua-harus-paham-sejarah-bangun-karakter.html